Ft. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017
SekilasMojokerto.Com– Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 yang mengangkat tema “Kerjasama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur” pada Minggu (1/10) di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Dalam upacara yang dipimpin oleh Kapten Inf. M. R. Harjono (Danramil Puri) selaku Komandan Upacara dan Suharson selaku Perwira Upacara (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto), bupati membacakan teks Pancasila dilanjutkan pembacaan ikrar oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi, serta pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto, Arif Wahyudi.
Hadir mendampingi bupati dalam upacara ini Ikfina Kamal Pasa sang istri, Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi bersama istri, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Hery Soewito beserta istri, Dandim 0815 Letkol Czi Budi Pamudji beserta istri juga segenap unsur Forkopimda lainnya.
Untuk diingat bersama bawa Peringatan Kesaktian Pancasila berakar pada sebuah peristiwa di tanggal 30 September 1965 yang diyakini sebagai awal dari Gerakan 30 September (G.30.S/PKI). Oleh pemerintah Indoensia, pemberontakan ini merupakan upaya mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.
Saat itu setidaknya ada enam orang Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun, berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka, tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila dalam sejarah Republik Indonesia.
Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi (proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru) peraturan perundang-undangan. Melainkan juga Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber moralitas terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.( wo)
