Reporter: Iwan
Editor: Sis
JAKARTA (Sekilasmedia.com) Kenaikan tarif listrik yang hingga ratusan persen, kenaikan harga beras namun keuntungan maksimal tidak pada petani dan lain-lain, mengundang keprihatinan banyak pihak.
*KENAIKAN HARGA BAHAN-BAHAN POKOK*
Juga berlanjut soal kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang belum mau turun untuk ‘stabil’ dan berbagai permasalahan yang mendera rakyat, terutama rakyat kecil seperti buruh dan petani kecil, mengundang keprihatinan Presiden KSPI pusat Said Iqbal.
“Soal kenaikan harga beras ini kado awal tahun dari pemerintahan Jokowi-JK,” kata Said Iqbal via Kahar S.Cahyono di Jakarta (15/1/2018) yang juga menyinggung harusnya tidak perlu impor beras.
*ADIWIYONO KORWIL SBSI PUN PRIHATIN*
Keprihatinan yang kurang-lebih sama disampaikan Adiwiyono Korwil Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jatim yang pimpinan DPP-nya dibawah kendali Prof.Dr.Muchtar Pakpahan SH, MA.
“Kami prihatin jika kebijakan pemerintah kian susahkan rakyat kecil terutama buruh dan petani kecil,” cetus Adiwiyono meskipun pada Pilpres 2014 SBSI dikenal sebagai pendukung Joko Widodo, bahkan sebagai bagian inisiator agar Jokowi maju Capres 2014 ketika itu, namun menurut Adi Wiyono pihaknya adalah pendukung yang objektif serta tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
*KENAIKAN HARGA MEMBUAT DAYA BELI BURUH ANJLOK*
Setelah tahun 2017 harga listrik dan beberapa kebutuhan bahan pokok naik, serta terjadi gelombang PHK yang menimpa kaum buruh, menjadikan daya beli buruh dan petani anjlok.
Menurut Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan signifikan adalah tarif listik, naiknya biaya kontrakan/kost, dan kini diperparah dengan naiknya harga beras.
*KENAIKAN SEWA KOS-KOSAN*
“Dari ketiga kenaikan harga kebutuhan tersebut, mengakibatkan daya beli buruh turun berkisar antara 20 sampai 25 persen,” kata Iqbal.
Padahal kenaikan upah di tahun 2018 hanya sebesar 8,71 persen. Dengan demikian buruh dalam kehidupan sehari-seharinya pada tahun 2018 akan nombok (berhutang) berkisar antara 300 ribu hingga 500 ribu rupiah per bulan. “Dengan berhutang karena upah yang mereka terima tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup, itu artinya daya beli buruh makin anjlok,” ujarnya.
*DESAK PEMERINTAH KENDALIKAN HARGA*
Lebih lanjut pria yang juga Presiden FSPMI ini menegaskan, “KSPI dan buruh Indonesia mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan cara menurunkan harga beras menjadi lebih murah. Buruh juga dengan tegas menolak impor beras.”
Menurut Said Iqbal, alasan buruh menolak impor beras yang akan dilakukan Pemerintah sebesar 500 ribu ton, karena hal ini akan memukul daya beli petani. Apalagi, diperkirakan bulan Februari akan ada panen besar. Dengan adanya impor beras, maka harga jual beras dari petani akan terpukul. Harga beras petani jatuh. Sehingga pendapatan petani semakin turun, yang membuat daya beli petani anjlok.
*PRESIDEN JANGAN LUPA KESEJAHTERAAN RAKYAT*
Buruh dan petani adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terpukul daya belinya dengan kenaikan harga beras dan listrik dan kenaikan harga sewa kontrakan. Oleh karena itu, sekali lagi, KSPI mendesak Presiden Joko Widodo agar jangan terlena dengan adagium tahun 2018 adalah tahun politik sehingga melupakan kesejahteraan buruh, petani, dan rakyat kecil.
Untuk merespon hal tersebut, kata Said Iqbal, KSPI dan FSPMI sedang mempersiapkan aksi besar-besaran di 50 kota besar yang melibatkan puuhan ribu buruh bilamana sampai dengan akhir Januari 2018 Pemerintah tidak bisa menurunkan harga beras.
Aksi yang akan digalang KSPI dan FSPMI tersebut direncanakan akan digelar serentak pada tanggal 6 Februari dengan tiga tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu: Turunkan Harga Beras – Stop Impor Beras, Naikkan Daya Beli – Tolak Upah Murah, Jangan Pilih Pimpinan Daerah yang Busuk. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926.
