Terverifikasi faktual Dewan Pers .

Home / Tak Berkategori

Minggu, 21 Januari 2018 - 05:35 WIB

Persekongkolan Parpol Parlemen VS Parpol Baru, SIASAT AGAR PARPOL ‘LAMA’ TANPA VERIFIKASI

JAKARTA (Sekilasmedia.com) Semenjak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya soal bahwa semua partai politik yang ada (di parlemen maupun di luar parlemen, yang ‘LAMA’ maupun baru, red.) harus sama-sama verifikasi, saat itu pula mengejutkan ‘para’ parpol parlemen sehingga ada sesuatu yang seperti ‘dimainkan’ diantara mereka.

*INDIKASI PERSEKONGKOLAN PARPOL PARLEMEN*
Persekongkolan menuju Pemilihan Umum tahun 2019 antar parpol parlemen terindikasi telah dimulai antara komisi 2 DPR RI, pemerintah dan KPU menyikapi keputusan MK tersebut.

Arah persekongkolan itu diantaranya akan merubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar menjadi dirasa ‘mengenakkan’ bagi 12 parpol lama terutama para parpol parlemen, bersama dengan pemerintah yang sedang berkuasa.

Hal tersebut diungkapkan Qdemank Sony Pudjisasono aktivis sosial budaya dan buruh di Jakarta, yang sempat bersama-sama Gus Dur memperkuat SBSI.

*LEBIH ADIL JIKA SEMUA PARPOL DIVERIFIKASI*
Menurut Sony, harusnya memang lebih adil jika semua parpol wajib diverifikasi secara administratif maupun secara faktual.

Akan tetapi pasca putusan MK terjadi deal politik untuk merubah PKPU tahapan verifikasi khusus untuk diberlakukan kepada12 parpol terutama parpol parlenen. Dengan kata lain, 12 parpol itu bersekongkol agar tanpa diverifikasi.

*PARPOL BARU DIVERIFIKASI KETAT POLL*
Sementara, menurut Qdemank Sony Pudjisasono yang juga produser film bersama Adi Surya Abdi (mantan suami artis Meriam Bellina, red.) untuk parpol baru diupayakan dikenai proses verifikasi yang ketat pollll, secara administrasi maupun faktual.

Hal tersebut menurut Qdemank Sony, memang menunjukkan hegemoni keinginan untuk berkuasa dengan menghalalkan segala cara.

*DIRANCANG TANPA VERIFIKASI TAPI DITOLAK MK*
Sebagaimana diketahui, dari awal  Undang-Undang Tentang Pemilu oleh para parpol parlemen memang dirancang agar mereka tidak perlu mengikuti tahapan verifikasi faktual.

Akan tetapi MK memutuskan semua parpol wajib harus mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan faktual tanpa terkecuali.

*RAKYAT PERLU WASPADA*
Dengan indikasi upaya parpol parlemen menyiasati suatu aturan untuk kepentingan mereka belaka, maka menurut Qdemank Sony, itu menunjukkan ketidak-adilan 12 parpol tersebut.

Hal tersebut sekaligus sebagai tanda peringatan dini bagi rakyat agar waspada dan harus sadar bahwa pada tahun politik 2018 dan 2019 janganlah lengah.

*PERLU WASPADA PENGALIHAN ISU OLEH REZIM*
Apalagi banyak hal-hal yang disamarkan oleh rezim dengan pengalihan isu menggunakan berbagai  topik yang silih berganti dan sistematis.

Termasuk diantaranya soal kasus import beras dan lainnya.

“Waspadalah, waspadalah rakyat,  dan ayo terus bergerak,,” tegas Qdemank Sony yang sahabat Bugiakso (almarhum) cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926. (Sis).

Share :

Baca Juga

Daerah

Safari Ramadhan Khusus Pemerintah Kabupaten Asahan Kunjungi 2 Masjid

TENTARAKU

Prada Sultoni Hasibuan Ajari Anak Origami, Sosialisasikan Prokes

Daerah

Kasiter Korem 082/CPYJ Ikuti Rapat Koordinasi Persiapan TMMD Ke 112 TA. 2021

TENTARAKU

Koramil Maron Gencarkan Penegakan Prokes di Pasar Tradisional  

POLISIKU

Kapolres Lepas Siswa Latja Brigadir Polri SPN Polda Jatim T.A 2018/2019 di Polres Gresik

Daerah

Bupati Periode 2016-2021, Ditetapkan Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar 2019-2024
Kasus Dugaan Ijazah Palsu Oknum Anggota Dewan, Polres Probolinggo Tunggu Hasil Dari Dispendik Jatim

Kriminal

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Oknum Anggota Dewan, Polres Probolinggo Tunggu Hasil Dari Dispendik Jatim

TENTARAKU

Jelang Pemilu 2019,  TNI-Polri Di Mojokerto Gelar Apel Kesiapan Pengamanan