Terverifikasi faktual Dewan Pers .

Home / Pariwara

Jumat, 6 April 2018 - 13:19 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kab Mojokerto, Penyampaian Pendapat Bupati Terhadap 2 Raperda.

Mojokerto(Sekilasmedia.com) DPRD Kabupaten Mojokerto kembali menggelar rapat Paripurna tentang penyampaian pendapat Bupati terhadap dua Rancangan peraturan Daerah (Raperda), Selasa (3/4) bertempat digedung graha Wichesa Kabupaten Mojokerto jalan A yani no 1 .

Dalam kesempatan tersebut selain dihadiri Ketua DPRD dan wakilnya juga nampak hadir Bupati Mustofa kamal pasha dan wakilnya pungkasiadi, anggota Forpimda, Sekretaris Daerah, Staff ahli dan asisten, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Mojokerto,  Kepala BUMD, serta perwakilan Tim penggerak PKK/dharma wanita Kabupaten Mojokerto.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Ismail Pribadi menyampaikan, paripurna yang digelar kali ini adalah penyampaian pendapat Bupati atas 2 (dua)  Raperda yang berasal dari DPRD Kabupaten Mojokerto, pertama Raperda tentang pengelolahan dan pemberdayaan pasar rakyat, yang kedua Raperda tentang perlindungan ketenagakerjaan,”ungkapnya.

Dijelaskan Ismail, Raperda inisiatif yang merumuskan tentang kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat pada prinsipnya soal pengelolaan  dan pemberdayaan pasar perlu terus ditingkatkan agar menjadi pasar yang bersih,  sehat dan berdaya saing dengan memberikan panduan tata kelola yang dapat diterapkan secara berkesinambungan,”jelasnya.

Namun Demikian, lanjut Ismail terdapat catatan yang perlu pencermatan dan penjelasan yang akan dituangkan dalam inventarisasi permasalahan Raperda, antara lain pengelolaan pasar rakyat yang dibangun oleh pemerintah Daerah akan dikelola oleh perangkat Daerah yang membidangi tentang pasar, rencana pengelolaan pasar rakyat oleh BUMD, parameter fasilitas bangunan toko/kios/los dibuat standar ukuran tertentu, penetapan SOP pasar, serta kriteria toko, kios dan Stand, semuanya masih dalam tahap pembahasan,”jelasnya.

Masih kata Ismail, Raperda yang kedua adalah Raperda Kabupaten Mojokerto tentang perlindungan ketenagakerjaan,  bahwa secara umum berdasarkan pertimbangan yuridis formal, dari usulan kita tentang perda no 23 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu dilakukan revisi, terutama masalah pengupahan sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak, ” pungkasnya. (wo)

Share :

Baca Juga

Pariwara

Iklan Ucapan SMA Antartika Buduran, Sidoarjo Mengucapkan Selamat Hari Pers Tahun 2022.

Pariwara

Dinas P2KBP3A Asahan Gelar Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Bagi Kaum Perempuan

Pariwara

Dari Polisi Nama Nasi Jinggo Familiar

Pariwara

Wabup Gresik Narsum PUG di Talkshownya Srikandi BUMN Jatim

Pariwara

Kajari Asahan dan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Berikan Makanan Tambahan Untuk Anak Stunting

Pariwara

Literasi Digital Kabupaten Sidoarjo

Pariwara

Pentingnya Pendidikan Pancasila di Kalangan Mahasiswa 

Pariwara

Limpah Plastik Di sulap Menjadi Bahan Bakar Minyak Di Desa Ketapang