Tommy dan Sonny Pudjisasono
Reporter: tim
Editor: Siswahyu
JAKARTA (sekilasmedia.com) Rencana Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk membuat rancangan Peraturan KPU untuk mewajibkan Caleg DPR RI hingga daerah ‘setor’ LHKPN sebagai syarat maju Caleg itu masih terus menjadi polemik penolakan. Meskipun banyak partai politik telah mengungkapnya termasuk Sutrisno Iwantoro dari Partai Hanura, juga Sukmo Harsono dari Partai Bulan Bintang dll. Namun tampaknya KPU akan ngotot, mengundang reaksi lebih keras Sonny Pudjisasono Waketum DPP Partai Berkarya yang juga Ketum Bappilu DPP Partai Berkarya.
*SONNY PUDJISASONO: KPU MAU MELAWAN DAN MELANGGAR UU KPK?*
Kengototan KPU tersebut hingga terus mengundang reaksi yang keras termasuk partai baru seperti disampaikan Sonny Pudjisasono Waketum DPP Partai Berkarya yang juga Ketum Badan Pemenangan Pemilu, BAPPILU, DPP Partai Berkarya pusat. Menurut Sonny, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara arau LHKPN itu telah jelas judulnya bahwa hanya untuk para penyelenggara. Soal penyelenggara negara itu juga telah termaktub dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Apa KPU mau melawan dan melanggar Undang-Undang KPK?” ungkap Sonny Pudjisasono yang juga produser film ENAK THO ZAMANKU PIYE KABARE…ini, dengan nada tinggi. Menurut Sonny, mengingat Caleg belum termasuk sebagai penyelenggara negara maka KPU tidak perlu memaksakan diri mengada-ada aturan yang tidak jelas landasan cantolan hukumnya.
*ANEH JIKA KPU MEMAKSA MELAMPAUI KEWENANGAN, ADA APA?*
Menurut Sonny Pudjisasono yang juga pernah menjadi Ketum Partai Buruh dan dekat dengan almarhum Gus Dur pada waktu pergerakan buruh itu, jika KPU memaksakan diri maka sekaligus KPU telah melampaui kewenangan. Ada agenda apa ini terkait para pihak menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres? Kok juga banyak memunculkan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan? Apakah agar parpol-parpol baru disibukkan dengan kegaduhan dan agar kepepet waktu untuk persiapan menuju Pemilu 2018?
Menurut Sonny Pudjisasono dalam membuat PKPU, seharusnya KPU mengacu pada hal-hal yang sudah jelas ada dalam Undang-Undang. “Harus segera dirumuskan PKPU yang mengacu Undang-Undang agar tidak menggantung para Caleg karena persoalan PKPU yang tidak kunjung diterbitkan,” tandas Sonny Pudjisasono dimana dalam partainya, Partai Berkarya, Tommy Soeharto selaku Ketua Umum tidak ambisi maju Capres 2019. Namun umpama Cawapres bagaimana? Tampaknya banyak dukungan.
*BIAR ADIL BUAT SAJA ATURAN SELURUH MANTAN NARAPIDANA DIBEBASKAN JADI CALEG*
Sonny juga menyebut tampaknya soal Pemilu banyak aturan yang dibuat dengan pilih-pilih. Termasuk soal mantan narapidana, jika dibolehkan ya…sebaiknya semua dibolehkan. Jangan dipilihi dengan batasan-batasan tertentu karena cenderung bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
“Kalau mantan narapidana dibolehkan maju caleg, ya…bolehkan saja semua, jangan dipilih-pilih. Trus kalau semua mantan narapidana tidak boleh maju Caleg, ya…buat saja aturan yang melarang semua mantan narapidana tidak bisa maju Caleg. Sekalian agar melanggar Hak Asasi Manusia,” tandas Sonny yang sedang merancang mengajak wartawan dan sejumlah elemen untuk nonton gratis film ENAK THO ZAMANKU PIYE KABARE… “Jadi buat aturan yang sesuai Undang-Undang, dan jangan membuat kegaduhan apalagi melanggar HAM!” tegas Sonny Pudjisasono. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926.
