JAKARTA (sekilasmedia.com) Di tengah kebiasaan partai politik yang rata-rata berusaha menunjukkan diri dengan pencitraan sebagai partai yang paling merakyat, paling peduli dan sejenisnya, adakah dalam sehari-hari yang pada prakteknya bertentangan dengan upaya pencitraan tersebut? Kenapa pula publik cenderung kian apatis terhadap parpol sehingga tingkat elektabilitas parpol pun cenderung turun berdasar berbagai hasil penelitian? Lantas kenapa pula ada kecenderungan rakyat tidak melihat apa parpolnya, namun lebih melihat pada siapa figur yang maju caleg? Dari partai apapun tak dipersoalkan?
*ELEKTABILITAS PARPOL CENDERUNG TURUN KARENA ULAH OKNUM, DAN PUBLIK CENDERUNG APATIS PARPOL TAPI MELIHAT FIGUR DAN KEDEKATAN*
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas Forum Peduli Indonesia-Sejahtera/FPI-S di Jakarta baru-baru ini. Diantaranya juga terungkap keprihatinan atas ulah oknum-oknum parpol yang cenderung arogan, ‘terselubung’ dan ‘berselimut’, dalam perilaku sehari-hari. Yang juga menjadi salah satu faktor penyebab elektabitas turun. Bahkan dalam proses Tahapan Pendaftaran Caleg yang sedang krusial hari-hari ini terindikasi ada oknum-oknum parpol yang mempermainkan calon legislatif/caleg bahkan minta upeti, indikasi itu cenderung terjadi pada yang merasa besar. Sehingga publik pun cenderung apatis pada parpol namun lebih melihat kepada figur dan kedekatannya.
Menanggapi hal tersebut R.Tri Harsono dedengkot FPI-S juga meminta agar para caleg harus tetap waspada dan jangan mudah melepaskan duit di depan untuk upeti dalam rangka penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT). Apalagi jika duit yang akan dilepas itu dalam jumlah besar. “Para caleg harus tetap berhati-hati dalam proses pendaftaran, jangan mudah melepas upeti apalagi jika dilepas di depan dan dalam jumlah yang besar,” ungkap R.Tri Harsono.
*TAHAP PENGEMBALIAN BERKAS 21-31 JULI 2018 PALING RAWAN OKNUM PARPOL MEMINTA UPETI DALAM JUMLAH BESAR*
Menurut R.Tri Harsono diantara strategi atau modus dari oknum-oknum untuk mempermainkan caleg dan upeti itu dengan berbagai cara, dan dari Pemilu ke Pemilu selalu ada, bahkan hingga ada yang pernah tertipu dalam jumlah ratusan juta. Strategi dan modus itupun dari Pemilu ke Pemilu mengalami perubahan. Misal jika masa lalu dengan cara Si Oknum ngotot dan cenderung agak terang-terangan dalam mempermainkan caleg dan minta upeti, tampaknya hal itu tidak akan terjadi sekasar itu dalam proses menuju Pemilu yang Hari H-nya pada 17 April 2019. Kemasannya lebih halus.
Saat ini adalah tahapan berkas yang ada di KPU dikembalikan kepada parpol masing-masing untuk melengkapi berkas yang kurang, bahkan dimungkinkan adanya pergantian/perubahan caleg ataupun susulan. Tahapan ini berdurasi 21-31 Juli 2018 dan pada tanggal 31 Juli berkas sudah harus dikembalikan kepada KPU. Ada sejumlah info dari sejumlah parpol yang masih ditelusuri kebenarannya, adanya sejumlah berkas asli caleg yang hilang padahal sudah diserahkan kepada parpol dalam rentang waktu 4-17 Juli 2018 kemarin, hingga menjelang pendaftaran ke KPU. Berkas yang hilang? “Betul,” ungkap R.Tri Harsono. Menurutnya bisa saja hal tersebut merupakan sabotase atau upaya mempermainkan dari Si Oknum. Namun yang jelas sangat aneh, dan ke depan hal tersebut harus menjadi perhatian para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk KPU dan Bawaslu, apalagi sudah menyangkut Hak Azasi seseorang untuk menjadi caleg.
*CALEG TANPA MAHAR NASDEM DIIKUTI PARPOL BARU LAIN SEPERTI PARTAI BERKARYA PIMPINAN TOMMY SOEHARTO DAN PERINDO-NYA HARY TANOESOEDIBJO*
Hari-hari ini di tengah gencarnya proses tahapan pendaftaran caleg dan adanya permainan oknum di parpol tertentu oleh oknum tertentu termasuk soal upeti, internal Partai Nasdem (yang dipimpin Surya Paloh, red.) tetap konsisten dengan politik/caleg tanpa mahar. Dari berbagai sumber pun hal tersebut didapat informasi bahkan pelaksanaan mulai bawah hingga ke atas. “Kami sebagai Caleg Nasdem Kota Mojokerto, berterima kasih kepada Pak Achmad Heri selaku Ketua Nasdem Kota Mojokerto yang memfasilitasi kami caleg tanpa mahar bahkan untuk SKCK dan general check up kesehatan malah diberi subsidi dana,” ungkap Caleg yang enggan disebut nama, yang mantan Ketua-nya Ita Puspitasari terpilih sebagai Walikota Mojokerto 2018-2023. Ketua Nasdem Kota Mojokerto sebelum Achmad Heri adalah Ita Puspitasari.
Hal yang sama juga terjadi pada caleg Nasdem Kabupaten Jombang. Ali Mashudi Ketua OKK DPD Partai Nasdem Jombang dalam berbagai kesempatan mengungkapkan bahwa Nasdem tidak mengenal mahar untuk Cabup-Cawabup maupun Caleg. Bahkan Nasdem jemput bola. Hal yang kurang-lebih sama juga dilakukan sejumlah parpol baru termasuk Partai Berkarya pimpinan Tommy Sorharto, Partai Perindo-nya Hary Tanoe dsj. Bagaimana pula harapan terhadap PDIP yang dipimpin Megawati Sukarnoputri, Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono, Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto dll? Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926.