
Mojokerto, Sekilasmedia. Com-Kerja keras dan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan, kembali diacungi jempol. Apresiasi tersebut kali ini diberikan dalam acara Penyerahan Piagam Penghargaan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur Peraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2017. Penghargaan ini diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Jumat (28/9) siang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Total ada 39 daerah (38 Kab/Kota dan 1 Pemerintah Provinis Jawa Timur), dimana 2 daerah diantaranya belum mampu mencapai opini WTP. Perlu diketahui bersama bahwa opini WTP adalah predikat tertinggi pada laporan keuangan daerah. Artinya, auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, hal tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Dirjen Pelaksana Anggaran Kementrian Keuangan Republik Indonesia, dalam acara ini mengatakan, opini WTP merupakan salah satu perwujudan laporan keuangan yang sehat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin kuat. WTP tidak semata-mata ditentukan penyajian laporan keuangan yang berkualitas, tapi juga ditopang sistem efektivitas pengendalian intern yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
Tahun ini, katanya, pemerintah kembali mendapat opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017. Pencapaian opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017 meningkat pada sejumlah kementirian lembaga dan pemda. Dirinya berharap agar hal tersebut juga terjadi di daerah.
“Di Jawa Timur, ada peningkatan opini WTP atas LKPD tahun 2017 dibanding tahun 2016, yaitu semula 31 LKPD WTP, menjadi 37 LKPD WTP. Dengan demikian terdapat 7 LKPD di tahun 2017. Secara keseluruhan dari 39 LKPD se-Jatim, ada 2 LKPD yang blm WTP. Saya mengapresiasi daerah yang dapat opini terbaik. Saya harap predikat bertahan dan meningkat,” katanya.
Pada kesempatan ini, dirinya juga mengucapkan terimakasih pada Gubernur Soekarwo, yang telah menginisiasi atau melontarkan ide untuk membentuk tim Unit Reaksi Cepat (URC), yang bertujuan untuk memberi pembinaaan pendampingan untuk menyusun LKPD. Khususnya bagi Pemda yang belum berhsil meraih WTP.
“Tim ini bekerja sangat efektif. Komit terhadap peningkatan laporan keuangan berkualitas juga diberikan gubernur, melalui pembentukan UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD), yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Adanya UPT ini sangat membantu Pemda menyiapkan SDM berkompeten,” pungkasnya.
Berbicara SDM, Gubernur Soekarwo dalam sambutannya mengatakan pentingnya menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Terlebih mengenai laporan keuangan daerah, yang menurutnya membutuhkan SDM dan pembinaan yang tepat.
“Dari seluruh pemerintah daerah yang mendapat WTP, ada dua yang belum dapat yakni Sampang, dan Lumajang yang semula WTP turun menjadi WDP. Ini harus diperhatikan, terutama dalam menjaga betul status WTP. Permasalahan kita dalam mencapai WTP adalah SDM. Laporan keuangan tepat, maka SDM juga harus tepat. Di Kepres 48 Tahun 2015 tentang Penerimaan ASN dari honorer, itu yang jadi problem. Sedikit yang berasal dari basis akuntansi. Maka kami kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dengan UGM, membuat balai layanan untuk pendidikan sebagaimana yang diminta sistem akuntansi pemerintahan. Hasilnya bagus, dan yang menarik adalah walau Sarjana Hukum, Sarjana Sosial Politik,tapi punya sertifikat akuntansi,” kata Soekarwo. (wo)