Selamat Hari Raya Idul Fitri .

Home / Hukum

Jumat, 6 September 2019 - 06:00 WIB

Pabrik Gula Gending Diminta Pemilik Tanah Bersihkan Lapak Pedagang

foto Pabrik Gula Gending Diminta Pemilik Tanah Bersihkan Lapak Pedagang

foto Pabrik Gula Gending Diminta Pemilik Tanah Bersihkan Lapak Pedagang

Pabrik Gula Gending Diminta Pemilik Tanah Bersihkan Lapak Pedagang

foto Pabrik Gula Gending Diminta Pemilik Tanah Bersihkan Lapak Pedagang

Probolinggo, Sekilasmedia.com – Persoalan tanah untuk usaha memang erat dg legalitas atau alas hak terkait tanah. Artinya alas hak atas tanah tempat usaha berlangsung haruslah sah.

Moh. Nur (40) warga Desa Wonorejo Kecamatan Maron melakukan protes terhadap warung dan bengkel yg ada didepan tanah miliknya. “Tanah saya ini berkali-kali hendak saya jual, namun semua menggagalkan karena didepan tanah milik saya ada warung milik Rahmani dan bengkel milik Makruf. Mereka mengaku menempati tanah milik PG Gending tersebut dengan sistem membayar pajak sebesar Rp. 200 ribu/tahun”.

Moh. Nur mengaku telah mendatangi PG Gending pada Rabu (4/9) tapi tidak berhasil bertemu dengan General Manajernya karena menurut pihak Satpam sedang keluar.

“Kami ingin mempertanyakan dasar pihak PG Gending yang memungut uang 200 ribu dengan dalih pajak tersebut. Apa dasar hukumnya? Dan mereka yang bayar pajak tersebut sampai kapan dapat tinggal didepan tanah saya? Apalagi bangunan pak makruf dan rahmani itu sebagian sudah permanen”.

Ketika ditemui pihak Moh. Nur, pihak Satpam PG Gending menyatakan akan mempelajari dan akan melaporkan kepada pimpinan.

LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) ketika dimintai pendapatnya menyatakan warung dan bengkel tersebut harus ditertibkan. “Setiap pungutan harus ada dasar hukumnya. Jika tidak ada dasar hukumnya maka masuk pungli. Jika pihak PG membayar pajak kepada Negara maka itu menjadi urusan PG dan tidak boleh menjadi beban pihak selain PG (subyek pajak). Penarikan dan penagihan ajak menjadi kewenangan Pemerintah, bukan PG Gending. Warung dan bengkel yang berdiri tanpa alas hak yg sah maka haruslah di sterilkan. Dan jika terdapat bangunan permanen maka harus mengurus IMB. Pihak PG harus memberikan teguran secara tertulis kepada warung dan bengkel tersebut, ” ujar H. Luthfi Hamid, Ketua LSM AMPP dikantornya pada Jum’at (6/9).(Mul)

Share :

Baca Juga

Hukum

Terungkap! Pelaku Mutilasi Mayat Wanita di Kabupaten Semarang adalah Pacar Korban

Hukum

Paksa Dandim Jembrana Keluarkan Uang Sumbangan, Tiga Oknum Wartawan Disiret Ke Polisi

Hukum

Hasto Kristiyanto – Eva Kusuma Sundari Duga OTT KPK Pada Kader PDIP Karena Politis, GARDI GAZARIN: KPK JANGAN LUPA PENCEGAHAN DAN JANGAN OTT JELANG PILKADA!

Hukum

kejaksaan Periksa Kasus Pungli Jaspel Dinkes Kab Mojokerto.

Hukum

PASCA DITANGKAPNYA MAFIA TAMBANG,PENAMBANGAN PASIR LIAR MAKIN MARAK BAHKAN PAKAI ALAT MESIN SEDOT

Hukum

Kedapatan Simpan Shabu di Rumahnya, Wanita Ini Ditangkap Polisi

Hukum

Dukun Pelaku Penipuan Berkedok Penggandaan Uang Di Tangkap Polres Gresik

Hukum

Dokter Cabul Di Mojokerto Sudah Ditetapkan Polisi Jadi Tersangka