JAKARTA, Sekilasmedia.com – Situasi kondisi terakhir yang kita simak diwilayah Papua sangatiah memprihatinkan kita, tetapi dapat terkendali dengan baik setelah adanya pertemuan Bapak Presiden Jokowi bermusyawarah mufakat dengan 61 tokoh yang dl fasllitasi oleh LENIS KAGOYA sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Papua yang dipercaya. Keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau yang disebut Organisasi Papua Merdeka (0PM) versi TPNB-Papua sangatlah mirip dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada saat sebelum adanya MOU HELSINKY tahun 2005, puluhan ribu lebih manusia kehilangan nyawa tanpa dapat dicegah oleh para pihak yang bersengketa.
MOU HELSINKY Tahun 2005 dianggap telah dapat menyelesaikan masalah yang ada di Daerah lstimewa Aceh (D.I.A), paska 14 tahun MOU tersebut berjalan keadaan kehidupan dan penghidupan warga masyarakat Aceh tidak kunjung membaik akibat pertikaian atau konflik Internal maupun eksternal antar Kelompok, antar Partai Lokal yang ada serta terindikasi seperti API dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat menjadi BAHAYA yang sangat besar bagi persatuan dan Kesatuan yang selama ini dipertahankan oleh Pemerintahan Presiden JOKOWI, pertikaian demi pertikaian secara terus menerus terjadi antar kelompok disebabkan oleh berbagai masalah yang nyata jelas didepan mata warga Aceh tanpa dapat diketahui oleh Pemerintah Pusat dan jika dibiarkan saja tanpa adanya pencegahan yang sistematis masiv maka kelompok-kelompok yang ada dan yang masih memiliki sisa-sisa stok persenjataan yang modern dapat menimbulkan kontak fisik bersenjata yang baru setelah 14 tahun berlalu paska MOU HELSINKY.
“Sudah selayaknya isi materi MOU HELSINKY sangat perlu dijaga dikawal dan diawasi pelaksanaannya secara terus menerus oleh para pihak guna terwujudnya Kesejahteraan, Keadilan dan Kemakmuran warga masyarakat Aceh, peperangan Fisik selama 32 tahun lebih akibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara yang lstimewa dibanding warga Provinsi lainnya yang ada di NKRI ini,” ungkap Pengamat lndependen, Doli Yatim kepada awak media di resto Mie Aceh Seulawah Cikini, Jakarta Pusat. Senin 16/09).
Doli menganggap bahwa SOLUSI bagi PERDAMAIAN di ACEH yang selama ini dicita-citakan dan diimpikan oleh warga masyarakat Aceh sangat diperlukan sebab pertikaian antar kelompok telah mengakibatkan kehidupan warga Aceh semakin terpuruk dan semakin tertinggal jauh dari kehidupan masyarakat yang ada di provinsi lainnya, maka dia menilai sangat diperlukan adanya STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG ACEH seperti ditetapkannya Sdr Lenis Kagoya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Papua yang ada di Papua telah ada.
“Saya melihat bahwa masih banyak Persoalan dan permasalahan di Daerah lstimewa Aceh di segala bidang apalagi Bidang Sosial Ekonomi yang dapat memicu timbulnya kembali gerakan-gerakan Fisik seperti dahulu yang sekaligus dapat mengganggu Stabilitas jalannya Pemerintahan Pusat Presiden JOKOWI pada Priode kedua 2019-2024 yang akan datang. Dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di daerah lstimewa Aceh maka SUFAINI USMAN alias TENGKU SUFAINI USMAN SYEKHKY sebagai PIMPINAN TERTINGGI GAM INDEPENDEN yang tanpa pamrih dan tak kenal Ielah berjuang demi Keluarga Besar warga masyarakat ACEH untuk melaksanakan REKONSILIASI antar kelompok, beliau juga telah memiliki SOLUSI bagi PERDAMAIAN ACEH yang dijadikan SUATU PEDOMAN PETUNJUK yang disebut sebagai PAKTA INTEGRITAS SUFAINI USMAN dengan Rencana Strategis Utama bagi Perdamaian Aceh,” ungkapnya.
Koordinator Alumni bidang Pers/Media, Erwin Niwattana Sitompul mengatakan kriteria Staff Khusus Presiden yang mereka usulkan harus memiliki chemistry dengan Presiden Jokowi. “Hubungan kedekatan figur staf khusus dengan Presiden Jokowi atau chemistry sangat penting karena pembantu presiden itu harus sinkron dengan visi dan misi Presiden Jokowi dan harus bisa bekerja mengikuti ritme Jokowi,” ujarnya.
“Berkaca dari kabinet sebelumnya ada beberapa pembantu yang terkena reshufle, maka kami menganggap sangat penting faktor chemistry disamping kriteria Iainnya seperti Strategis, Professional, Taktis & Chemistry (STRANALTlS-CHEMISTRY) melengkapi kriteria calon menteri Pak Jokowi yaitu Berani, Eksekutor Kuat dan lntegritas. Walaupun begitu urusan pemilihan calon menteri itu mutlak hak prerogratif Pak Jokowi sebagai Presiden,” imbuhnya.
Sementara itu Koordinator Alumni bidang Event Organizer, Arief P. Suwendi menilai, diusungnya Sufaini Usman sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Aceh karena pertimbangan memiliki riwayat pendidikan dan pengalaman yang baik dan profesional di bidangnya. ”Calon Staf Khusus Presiden yang kita ajukan harus memiliki kompetensi, ia (Staf Khusus Presiden) juga punya sokongan dari organisasi masyarakat, atau organisasi relawan dan punya kedekatan khusus dengan Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Arief.
Tengku Sufaini Usman Syekhky sendiri mengaku mendapat dukungan dari Relawan Alumni Kongres Jokowi Sedunia 2013 dan Forum Wartawan Pancasila untuk maju sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Aceh.
Menjawab dukungan yang diberikan tersebut Ketua Ketua Umum GAM lndependen ini sudah menyiapkan beberapa langkah jika dipercaya menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Aceh yaitu berupa 7 (tujuh) poin dalam bentuk Rencana Strategis Utama (Pakta Integritas).
“Salah satunya adalah mewujudkan semua permasalahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terkait lsi Materi MOU HELSINKY setelah +/14 tahun berjalan. lni poin terpenting yang menjadi fokus dan perhatian saya jika nanti dipercaya membantu Presiden Jokowi jika saya dipercaya menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Aceh,” kata Sufaini Usman.
Selain Sufaini Usman berjanji dan bertekad akan nenjadikan Provinsi Daerah lstimewa Aceh sebagai Tolok ukur Pilot Projek Program Pemerintah bagli seluruh Provinsi NKRI yang ber-ldeologi Pancasilais, ber-Bhineka Tunggal lka dan Berdaulat dalam Bidang Ekonomi dan Budaya.
“Selain di bidang ekonomi menjadi perhatian saya dengan cara meningkatkan kesejahteraan warga miskin masyarakat Aceh. Selain itu hukumjuga harus ditegakkan secara adil, jujur dan bersyariah tanpa tebang pilih serta tanpa kecuali sesuai dengan titipan amanah Para Pejuang Kemerdekaan NKRI tahun 1945. Hukum harus tegak dpi Aceh demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab, jika ada penegakan hukum maka kepastian hukum bisa tercapai. Kepastian hukum ini sangat baik untuk mendukung bidang-bidang Iain seperti ekonomji yaitu kepercayaan dari investor da‘lam rangka pembangunan Aceh,” tutur Sufaini Usman.
Berikut 7 pain Rencana Strategis Utama (Pakta lntegritas) Sufaini Usman :
1. Menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Tolok ukur Pilot Projek Program Pemerintah bagi seluruh Provinsi NKRI yang ber-ldeologi Pancasilais, ber-Bhineka Tunggal lka dan Berdaulat dalam Bidang Ekonomi dan Budaya.
2. Mengentaskan Kemiskinan Warga masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Aceh sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Aceh.
3. Mewujudkan semua permasalahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terkait lsi Materi MOU HELSINKY setelah +/14 tahun berjalan.
4. Melaksanakan Mediasi dengan tujuan Rekonsiliasi mantan-mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka untuk Bersatu Padu dalam memajukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh di segala bidang.
5. Musyawarah Mufakat dalam mendatangkan INVESTOR LOKAL maupun INVESTOR ASING sebagai PRIORITAS UTAMA guna Pembangunan lnsfrastruktur dan Pembangunan Sumber Daya Manusia warga masyarakat Aceh.
6. Mendukung perwujudan Penegakan Hukum Yang ADIL, JUJUR dan BERSYARIAH tanpa tebang pilih serta tanpa kecuali sesuai dengan titipandan amanah Para Pejuang Kemerdekaan NKRI tahun 1945.
7. Menjadikan warga masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Panutan dan Lambang Persatuan Kesatuan Bangsa Indonesia yang Pancasilais.(put)
