Terverifikasi Faktual Dewan Pers .

Home / Daerah

Selasa, 17 Desember 2019 - 02:12 WIB

DPRD Kabupaten Mojokerto Tidak Menyetujui Soal Pemindahan Kantor Pemkab Di Mojoanyar

Kalangan Dewan tak menyetujui soal pemindahan kantor Pemkab di kecamatan Mojoanyar

Mojokerto,Sekilasmedia.com-Kalangan DPRD menolak terhadap penganggaran pemindahan kantor Pemkab Mojokerto dikawasan Mojoanyar.

Kabar penolakan kalangan dewan terhadap anggaran pemindahan ibu kota kabupaten itu muncul, saat rapat pembahasan anggaran yang diikuti kalangan fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto.

Seperti diketahui kalangan dewan tidak satu suara terhadap penganggaran rencana pemindahan senilai Rp 50 miliar yang ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Edi Ikhwanto, anggota DPRD Kqbupaten Mojokerto Fraksi PKB mengatakan, ada 4 fraksi menolak penganggaran pemindahan ibu kota kabupaten. Yakni, Fraksi PKB, F-Partai Demokrat, F-PAPI, F-PKS. ’’Kami setuju pemindahan ibu kota kabupaten dan kompleks perkantoran, tapi tidak di Mojoanyar,’’ tandasnya.

BACA JUGA :   Wabup Katakan, Sertifikat IDL Jadi Syarat Masuk PAUD dan TK

Empat fraksi menolak usulan penganggaran itu dimasukkan APBD 2020. Mereka menyetujui penganggaran pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto, jika sudah dilengkapi hasil kajian akademis secara komprehensif.

’’Jadi, kami menolak agar pemkab melengkapi kajian. Baru nanti bisa diusulkan kembali saat P-APBD 2020 mendatang,’’ tandasnya.

Sedangkan, dua fraksi lainnya F-Hanura-Nasdem dan F-Golkar meminta anggaran itu ditangguhkan, agar pengkajian dan pemenuhan kesesuaian rencana pemindahan dengan regulasi yang ada dilengkapi terlebih dulu. Satu fraksi lain yang setuju atas penganggaran tersebut yakni F-PDIP.

DPRD Kabupaten Mojokerto juga berkonsultasi ke Biro Hukum Setdaprov Jatim, kemarin. Hasilnya, pihak pemprov menyarankan agar data kajian dilengkapi terlebih dulu. Sebab, pengadaan tanah senilai Rp 50 miliar tidak mudah. ’’Provinsi juga meminta agar kajiannya dilengkapi dulu,’’ tambahnya.

BACA JUGA :   Polres Gresik Bantah Berita Kanit Reskrim Polsek Bungah Lepas Pelaku Curanmor

Penolakan kalangan fraksi itu memunculkan spekulasi terhadap rencana penetapan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. Sesuai jadwal Banmus DPRD, jadwal penetapan sedianya digelar tanggal 26 November hingga 29 November 2019.

Awal penolakan dari DPRD itu sempat mencuat, ketika Komisi III sidak ke lokasi yang dibidik untuk pemindahan kantor di Damarsi Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.

Komisi III merekomendasikan menunda rencana pemindahan ke Mojoanyar. Sebab, dianggap terlalu dekat Sutet, makam punden, hingga kepemilikan lahan yang disebut dewan dimiliki dua perusahaan. (wo/adv)

Share :

Baca Juga

Daerah

Mudik Gratis Bareng Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Daerah

Ngaku Lulusan S1 Kedokteran , S2 Hukum, Jaksa Abal Abal Tipu Ratusan Juta

Daerah

Staf Ahli Bupati Asahan Edi Sukmana SH M Si Hadiri Olimpiade Quran Se-Sumatera Utara

Daerah

Prestasi Opini WTP LKPD Kembali Diraih Pemkab Mojokerto

Daerah

Dengan Patroli, Personil Polres Pekalongan Imbau Prokes Serta Bagikan Masker

Daerah

Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan I Tahun 2023 Membahas Rekomendasi LKPJ
Bupati Sidoarjo Coba Uji Praktik SIM di Polresta Sidoarjo

Daerah

Bupati Sidoarjo Coba Uji Praktik SIM di Polresta Sidoarjo

Daerah

Pemkot Mojokerto Fokuskan Tujuh Sektor Menuju New Normal