Probolinggo, Sekilasmedia.com – Saat ini masyarakat harus malu mengaku miskin untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Salah satunya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Hal tersebut disampaikan oleh suami Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si ketika melakukan dialog bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT di Desa Krampilan Kecamatan Besuk, Senin (30/12/2019) malam.
“Jangan suka mengaku miskin. Kalau memang tidak berhak, jangan ikut-ikutan menerima bantuan pemerintah. Sebab kalau menerima takut miskin sungguhan anak cucunya,” katanya di hadapan para KPM penerima program BPNT.
Menurut Hasan, salah satu tugas dari Komisi IV DPR RI adalah melakukan pengawasan terhadap salah satu mitranya, dalam hal ini Perum Bulog (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik). Bagaimana penyaluran beras kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran dengan kualitas beras yang baik.
“Beras yang diterima masyarakat miskin berasal dari uang rakyat yang disetorkan melalui pajak. Kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” jelasnya.
Untuk menjaga agar program BPNT tepat sasaran jelas Hasan, maka ada program dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui pemasangan stiker kepada para penerima KPM. Sebab selama ini orang kaya menerima karena adanya data dan yang miskin malah tidak dapat.
“Beberapa waktu lalu, Bu Tantri (Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE) telah memerintahkan Camat untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya warga miskin ini rumahnya dipasangi stiker. Ternyata ada yang malu karena merasa tidak miskin,” tegasnya.
Selanjutnya dilakukan dialog bersama para KPM program BPNT di Desa Krampilan Kecamatan Besuk. Salah satunya disampaikan oleh Zainuddin. Menurutnya, dahulu beras yang diberikan kepada masyarakat 100% baik. Tetapi setelah ditarik ke Bulog kondisi berasnya 60% baik. Oleh karenanya, dirinya memohon solusi terbaik agar beras yang diterima masyarakat miskin kembali baik.
Usulan lain disampaikan oleh pemuda Kamil Malik yang menginginkan adanya sentra pertanian di Desa Matekan, Krampilan dan Kecik Kecamatan Besuk, seperti halnya Pasar Bawangan di Kecamatan Dringu. Pasalnya, ketiga desa tersebut selama ini masyarakatnya mayoritas adalah petani.
Menanggapi usulan tersebut, Hasan menyampaikan berkaitan dengan penyaluran beras sudah menjadi tugas dari Komisi IV sebagai mitra dari Perum Bulog. Dimana tugas Perum Bulog adalah membeli, menyimpan dan menjual kembali sebagai penyeimbang harga. “Kalau ada beras jelek, segera lapor ke camat. Nanti Camat akan langsung ke Bulog untuk meminta ganti beras yang bagus,” ujarnya.
Terkait dengan usulan pemuda Kamil Malik, Hasan mengaku sangat bangga karena ada anak muda yang mau berusaha. “Anak muda jangan pernah malu bekerja. Nanti usulannya akan saya tamping dan akan diberikan bantuan alsintan melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Karena selama ini, banyak bantuan yang saya nilai kurang tepat sasaran karena yang menikmati bukan petaninya,” pungkasnya.
Dialog bersama KPM program BPNT ini dihadiri oleh para anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Forkopimka Besuk serta Kepala Desa Krampilan Ismail Marzuki, Kepala Desa Kecik Sholeh dan Kepala Desa Matekan Danny Dilla Arifin. Serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Besuk.(suyitno)
