Isu Reshuffle, Ki Surya Prana Sebut Gus Ton Layak Menteri – SEKILAS MEDIA

Isu Reshuffle, Ki Surya Prana Sebut Gus Ton Layak Menteri

Isu Reshuffle, Ki Surya Prana Sebut Gus Ton Layak Menteri

 

Foto: Ki Surya Prana, Gus Ton, dan Wahyu Haminarko.

SURABAYA, Sekilasmedia.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan tegas (yang terpersepsi marah-marah, red.) kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju (KIM) terkait penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19).

Meskipun arahan tersebut diberikan pada tanggal 18 Juni 2020 namun baru terpublikasikan beberapa waktu lalu, hingga heboh apalagi Presiden Jokowi sebut soal reshuffle pergantian menteri maupun lembaga-lembaga lain dibawah kewenangannya. Hingga kemudian beredar kabar daftar nama, reshuffle, pergantian menteri dalam kabinet Jokowi.

Dari daftar nama yang sementara ini beredar yang tampak terkena straight reshuffle, dan dari awal banyak dibicarakan publik, diantaranya adalah Menteri Sosial Juliari P. Batubara (PDIP) yang tampaknya akan digantikan Prof. Dr. Soetrisno Bachir; lalu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dari PKB yang akan digantikan Hasto Kristiyanto sekjen DPP PDIP. Pergantian dua menteri tersebut diduga diantara faktor utama penyebabnya adalah tidak adanya kreatifitas luar biasa dalam kerangka penanganan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Dengan kata lain para menteri-menteri itu bekerja lamban dan dibawah standar, tidak memahami soal situasi-kondisi extraordinary yang dibutuhkan percepatan di lapangan dan bukan sekadar kata-kata bersilat lidah.

Meskipun tentu bukan hanya menteri yang bersalah, tapi juga Presiden sendiri. Kurang lebih hal tersebut diungkapkan Ki Surya Prana Dharma Nusantara (DN) dalam diskusi terbatas kemarin (4/7/2020).

Namun menurut Ki Surya Prana DN, reshuffle itu penting dan sah-sah saja, namun yang lebih penting adalah arah tegas Presiden Jokowi dalam pengelolaan negara yang untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan lain, yang diantaranya didelegasikan kepada para menteri.

Sehingga menurut Ki Surya Prana DN, arah presiden harus lebih tegas pro rakyat dan memilih menteri juga jangan terlalu cenderung karena faktor partai politik namun dipilih yang menghayati peran menteri yang harus pro rakyat, apalagi pada posisi Mensos dan Mendes PDTT. “Dicarikan figur yang benar-benar peduli sosial. Misal dari Jawa Timur ada beberapa yang sangat peduli sosial termasuk nama Gus Haji Mas Sulthon yang sudah banyak bergerak riil secara sosial dengan kekuatan sendiri dan jaringan, juga dari desa ke desa, namun hingga kini belum mau terjun ke dunia politik partai politik. Tapi kalau jadi menteri, sangat mampu,” ungkap Ki Surya Prana Dharma Nusantara.

Posisi kinerja Gus Haji Mas Sulton (Gus Ton) yang berada di luar pemerintahan dan dengan segala daya upaya sendiri beserta jaringan membantu masyarakat yang kekurangan secara ekonomi, dalam jumlah besar serta dikerjakan secara diam-diam dan terus-menerus, keahlian semacam itu penting untuk ditarik dalam pemerintahan untuk bisa memberi warna riil contoh kewajiban pemerintahan kepada rakyat sebagaimana amanat Proklamasi 17 Agustus 1945, juga UUD 1945 dan Pancasila.

Terpisah, Siswahyu Kurniawan penulis buku Bung Karno Dan Pak Harto kurang lebih mengungkapkan hal yang sama dengan yang disampaikan Ki Surya Prana Dharma Surya. Namun menurutnya, untuk mewujudkan secara riil agar Indonesia menjadi negara dan bangsa yang besar, penting untuk menggali dari dua Presiden RI yang paling fenomenal yaitu Soekarno (Bung Karno) yang memimpin pada durasi waktu 1945 – 1966, dan Soeharto (Pak Harto) yang menjadi Presiden RI pada durasi waktu 1966 – 1998.

Menurut Siswahyu Kurniawan, pemimpin Indonesia harus mampu mengambil hal-hal positif dari Bung Karno maupun Pak Harto, sekaligus akan mengikis soal devide et impera yang terus digulirkan di Indonesia oleh berbagai pihak. Bung Karno punya Tri Sakti dan Pak Harto punya Trilogi, yang bisa dipadukan untuk Indonesia, diambil sisi positifnya, apalagi bagaimanapun presiden RI paling hebat hingga saat ini adalah dua sosok tersebut. “Kita harus bisa membuat ramuan untuk Indonesia agar tidak mudah di-devide et impera,” ungkap Siswahyu Kurniawan yang pernah menjadi Ketua MPO DPP SBSI, organisasi yang diantara pendirinya adalah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pada bagian lain Letkol Wahyu Haminarko memiliki perspektif yang kurang-lebih sama, terutama mengenai pentingnya menggali pada jati diri negara dan bangsa Indonesia termasuk hal-hal positif yang telah dikembangkan di Indonesia hingga mencapai kemerdekaan, lebih-lebih banyak hal-hal vital bagi fondasi NKRI yang digali dari kerajaan-kerajaan terutama Kerajaan Majapahit, dimana pusat kerajaannya ada di Mojokerto Jawa Timur. “Spirit Majapahit dan hal-hal positif yang telah diambil dari sana, penting untuk terus dikembangkan untuk NKRI sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pahlawan maupun Bung Karno dan kawan-kawan. Istilah Pancasila, istilah Bhinneka Tunggal Ika, perwujudan besar Nusantara adalah dari era Majapahit. Salah satu yang sedang ikhtiar mengerjakan hal tersebut adalah Presiden Perdamaian Djuyoto Suntani yang membawahi sekitar 202 negara,” ungkap Wahyu Haminarko yang berkeyakinan spirit Majapahit akan menjadikan NKRI menjadi negara dan bangsa yang benar-benar besar.

Sekadar catatan soal bocoran kemungkinan reshuffle kabinet Presiden Jokowi adalah sebagaimana berikut ini.

Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto (Golkar)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B. Panjaitan
Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa (PPP)
Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto (Gerindra)
Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly (PDIP)
Menteri Kominfo: Johnny G. Plate (Nasdem)
Menteri PAN-RB: Tjahjo Kumolo (PDIP)
Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Menteri BUMN: Erick Thohir
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)
Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto (PKB)
Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo (Nasdem)
Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
Menteri Riset dan Teknologi /Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama Kusubandio
Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah (PKB)
Menteri ESDM: Arifin Tasrif
Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem)
Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo (Gerindra)
Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar (PKB)
Menteri Kesehatan: Terawan Agus Putranto
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan – Pendidikan Tinggi (Dikti): Nadiem Makarim
Menteri Sosial: Juliari P Batubara (PDIP)
Menteri Agama: Fachrul Razi
Menteri PPPA: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Menteri Pemuda & Olahraga: Zainudin Amali (Golkar)

Pejabat setingkat menteri:
Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Presidenan: Moeldoko
Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia. (Sis).

SEKILAS MEDIA