Terverifikasi Faktual Dewan Pers .

Home / Nasional

Senin, 21 September 2020 - 08:18 WIB

Bamsoet Minta Pemda dan Polda Larang Kegiatan Pengumpulan Massa Saat Kampanye Pilkada

 

JAKARTA, Sekilasmedia.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah (Pemda) dan Kepolisian Daerah (Polda) menggunakan wewenangnya untuk melarang semua kegiatan pengerahan serta pengumpulan massa saat kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Termasuk dengan tidak menerbitkan izin konser musik di ruang publik. Darurat virus Corona menjadi alasan paling relevan dan masuk akal untuk tidak menerbitkan izin pengumpulan massa.

“Kegiatan kampanye dengan mengerahkan massa, menyelenggarakan konser musik, pentas seni budaya hingga aneka lomba di ruang publik berpotensi melanggar protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Ragam kegiatan itu akan mengundang banyak orang untuk hadir sebagai penonton, sehingga kerumunan orang banyak sulit dihindari,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (21/9/20).

BACA JUGA :   Jaga Nama Baik Keluarga, Polri Enggan Ungkap Penyakit Yang Diderita Maaher

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, semua  institusi negara maupun institusi pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, harus menyeragamkan sikap dalam merespons situasi darurat akibat pandemi Covid-19. Sejumlah peraturan dari tingkat pusat maupun daerah sudah diberlakukan untuk merespons situasi darurat itu.

“Semua institusi harus menunjukan konsistensi dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada toleransi atau pembiaran terhadap siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Termasuk terhadap kegiatan pasangan calon, tim sukses serta para simpatisan mereka,” tegas Bamsoet.

BACA JUGA :   8 Pelaku Pengrusakan Gedung ESDM Saat Demo Ricuh Penolakan UU Omnibus Law Masih Dibawah Umur

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, aktivitas kampanye Pilkada akan marak di 270 daerah pemilihan. Meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Semua kegiatan persiapan Pilkada 2020, termasuk kampanye, harus mematuhi protokol kesehatan.

“Pemda dan Polda harus bersikap tegas dengan tidak menerbitkan izin untuk aktivitas apa pun yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Pun, Pemda, Polda, KPUD dan Bawaslu Daerah perlu bersinergi untuk memastikan kepatuhan semua pihak mentaati protokol kesehatan saat melakukan kampanye Pilkada selama 71 hari,’’ pungkas Bamsoet.

Share :

Baca Juga

Nasional

Gunakan Trail, Kapolres Mojokerto Patroli Harkamtibmas masuk ke Pelosok Desa

Nasional

RI 1 Tiba di Lanud Abd Saleh Malang

Nasional

Kabareskrim Pastikan Kasus Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Segera Dituntaskan

Nasional

Manfaat ASO, Stafsus Menkominfo Jelaskan soal Penghematan Frekuensi hingga Konten Kreatif

Nasional

Pemerintah Tetapkan Tarif Listrik Tidak Naik, PLN Berkomitmen Jaga Pasokan Listrik Andal Gerakkan Roda Ekonomi

Nasional

R.Tri Harsono Sebut Subagja Suihan Orang Hebat ‘Lahirkan’ Orang Hebat Yang Lain Seperti Firman Utina

Nasional

Asrama PTDI STTD Pimpinan Hindro Surahmat, Dijadikan Tempat Isolasi Oleh Menhub Budi Karya

Nasional

PAMMI Kembali Menggelar Cipta Lagu Dangdut ,Rebut Hadiah Total 150 Juta