Kelana Aprilianto atau Siapapun Cabup Sidoarjo 2020 Terpilih, Harus Waspada Untuk Olah Data Ulang Kemiskinan dan RTLH – SEKILAS MEDIA

Kelana Aprilianto atau Siapapun Cabup Sidoarjo 2020 Terpilih, Harus Waspada Untuk Olah Data Ulang Kemiskinan dan RTLH

Kelana Aprilianto atau Siapapun Cabup Sidoarjo 2020 Terpilih, Harus Waspada Untuk Olah Data Ulang Kemiskinan dan RTLH

 

Foto: Febrio Nathan Kacaribu Badan Kebijakan Fiskal, dan gambaran rumah RTLH, serta Kelana Aprilianto Cabup Sidoarjo

SIDOARJO, Sekilasmedia.com – Bupati Sidoarjo yang terpilih dalam Pilbup 9 Desember 2020 yang akan datang selayaknya adalah yang memiliki jaringan luas di dalam negeri maupun luar negeri, apalagi akan berhadapan dengan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) berat sehubungan kemungkinan pasca pandemi Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) termasuk dampak pada dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), lalu pada perburuhan, membengkaknya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lesunya ekonomi, penurunan pendapatan, serta meningkatnya jumlah kemiskinan dan dampak-dampak negatif lain yang selayaknya bisa ditangani oleh figur yang memiliki pengalaman luas dalam dunia usaha dan berwawasan Ekonomi Kerakyatan nasional dan internasional serta berjejaring.

Apalagi Kabupaten Sidoarjo termasuk sebagai ‘metropolis-industri’ dimana banyak warga yang hidupnya kian bergantung pada perkembangan industrialisasi. Misal dari jumlah penduduk Sidoarjo yang 2,4 juta jiwa, diperkirakan sekitar 200 ribu jiwa yang bekerja di bidang industri (pada sekitar 1.200 ‘pabrik’, red.) dan hal tersebut bisa menyangkut kehidupan sekitar antara 150 ribu keluarga alias menyangkut sekitar 600 ribu jiwa yang berarti sekitar 25 persen lebih dari populasi di Kabupaten Sidoarjo. Belum lagi yang terlibat di UMKM.

Sedangkan kalangan buruh pabrik/industri yang memiliki Hak Pilih sekitar 385 ribu jiwa (belum termasuk yang di UMKM, red.) dari total 1,47 juta Hak Pilih di Kabupaten Sidoarjo alias sekitar hampir 30 persen dari jumlah pemilih. Dengan adanya tiga Pasangan Calon Bupati Sidoarjo (Muhdlor – Subandi, Bambang Haryo – Taufiqulbar, serta Kelana Aprilianto dan Dwi Astutik, red.), menjadikan 30 persen suara dari buruh (belum termasuk yang di UMKM) menjadi kian sangat strategis yang hal tersebut terbaca oleh Cabup Kelana Aprilianto yang gencar menemui tokoh-tokoh pengusaha termasuk Alim Markus Maspion Group dan lainnya, sekaligus pendekatan terhadap para Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kurang lebih hal tersebut diungkapkan Mustofa Forum Pemuda Bersatu dalam diskusi terbatas di Sidoarjo kemarin (29/10/2020).

Namun menurut Mustofa, siapapun yang terpilih menjadi Bupati Sidoarjo 2021-2024 termasuk Kelana Aprilianto pun harus mewaspadai dan bahkan ke depan harus mengolah ulang data kemiskinan dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pasca Covid-19 dimana ‘standarisasinya’ perlu dinaikkan untuk benar-benar lebih mendekati layak.

Menurut Mustofa, apalagi mengacu pada data yang ada pada tahun 2019 dan tahun 2020 ini jumlah pengangguran di Kabupaten Sidoarjo terus bertambah meskipun sejak sebelum Covid-19, apalagi dengan adanya dampak dari Covid-19.

Tidak hanya terjadi di Kabupaten Sidoarjo memang. Berdasarkan yang disampaikan oleh Febrio Nathan Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal (lembaga fiskal nasional naungan Pemerintah RI) dalam sejumlah kesempatan mengestimasi jumlah penduduk miskin baru di Indonesia pada tahun 2020 secara nasional bisa bertambah sekitar 3 juta hingga 5 juta orang akibat pandemi Covid-19. Yang angka jumlah angka kemiskinannya akan ikut bertambah tinggi termasuk di Sidoarjo, apalagi Kabupaten Sidoarjo termasuk ‘metropolis-industri’.

Stimulus dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp203,9 triliun menurut Febrio Nathan Kacaribu hanyalah sebagai bantalan sementara. Stimulus itu belum tentu menyelamatkan masyarakat rentan dari kemiskinan. Namun, pemerintah mengupayakan agar penambahan jumlah penduduk miskin tidak terlalu banyak. “Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus targeted sehingga jangan sampai orang miskin ini bertambah terlalu banyak pada 2020,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu yang juga harus menjadi warning bagi siapapun Kepala Daerah di Indonesia termasuk Bupati Sidoarjo ke depan.

Jika Cabup Sidoarjo Kelana Aprilianto telah lebih dulu fokus pada soal buruh, soal kemiskinan, soal UMKM, soal Emak-Emak, soal generasi milineal dalam rangka dilibatkan untuk ‘penyelamatan’ ekonomi ‘pasca’ Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo misal, maka menurut Mustofa bahwa Kelana Aprilianto dan Dwi Astutik telah jauh melangkah lebih ke depan dan haruslah lebih benar-benar serius bergerak pada para pemilih dengan ‘segmentasi’ semacam itu.  (Siswahyu).

SEKILAS MEDIA