Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan terhadap  LKPJ Bupati TA 2020, di Gelar DPRD Kabupaten Mojokerto – SEKILAS MEDIA

Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan terhadap  LKPJ Bupati TA 2020, di Gelar DPRD Kabupaten Mojokerto

Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan terhadap  LKPJ Bupati TA 2020, di Gelar DPRD Kabupaten Mojokerto

Mojokerto,Sekilasmedia.com-Rapat Paripurna digelar DPRD Kabupaten Mojokerto dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati Mojokerto terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mojokerto tahun 2020 dan Penetapan Keputusan DPRD tentang perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021, pada Senin, (22/2/2021) bertempat di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan R.A Basoeni Nomor 35, Desa Sooko, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Dalam Paripurna kali ini selain di hadiri Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hj Ainy zuroh bersama anggota nya, juga tampak hadir anggota Forkompinda, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Asisten, Kepala OPD, Direktur BUMD dan Camat se- Kabupaten Mojokerto.

Sebelum Paripurna dilanjutkan, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj Ainy Zuroh menyampaikan, Daftar hadir yang telah dilakukan oleh Kabag persidangan sekretariat Dewan bahwa kehadiran anggota DPRD telah memenuhi, sehingga rapat Paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Rapat Paripurna DPRD pada hari ini Senin tanggal 22 Februari 2021 kami nyatakan bisa mulai serta bersifat terbuka untuk umum, ” jelasnya.

Ditempat yang sama, Plh Bupati Mojokerto Didik Khusnul Yaqin dalam sambutannya  menyampaikan, mulai 2020 tidak ada lagi LKPJ Bupati akhir masa jabatan tetapi cukup menyampaikan lkpj kepada DPRD dalam rapat Paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun terakhir sebagaimana ketentuan peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 19 ayat 1.

” Seperti diketahui LKPJ akhir tahun anggaran disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran tahunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2020 ini secara esensial merupakan kewajiban konstitusional dan manifestasi dari pertangjawaban Bupati Mojokerto selaku kepala daerah pada dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mojokerto, serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 yang menjadi rutinitas sesuai dengan peraturan yang ada.

Selanjutnya Didik juga mengatakan, adapun penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini merupakan salah satu bentuk ketaatan kami selaku kepala daerah dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan amanat pasal 69 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban.

Masih kata Didik, secara garis besar pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 sesuai dengan laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2020, setelah dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto, adapun rangkuman beberapa komponen inti dari APBD tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut yang pertama pendapatan daerah tahun anggaran 2020 dari penetapan target sebesar 2 trilyun 341 miliar dapat terealisasi sebesar 2 trilyun 369 milyar yang terdiri dari pendapatan asli daerah dari target yang telah ditetapkan 477 miliar terealisasi sebesar 536 miliar 941 juta.

“Dan perkembangan dari target belanja daerah yang telah ditetapkan sebesar 1 trilyun 291 miliar 865 Juta dapat terealisasi sebesar 1 trilyun 284 miliar 216 Juta. Dimana pendapatan yang sah dari target yang telah ditetapkan sebesar 572 miliar 785 Juta dapat terealisasi 549 miliar 914 juta. Sedangkan untuk pembiayaan dari penetapan tarif sebesar 340 miliar 383 juta dapat direalisasikan sebesar 348 miliar 529 juta,” terangnya.

“Pada aspek pencapaian indikator kinerja utama yaitu Kabupaten Mojokerto dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut 1. Indeks pembangunan manusia tahun 2020 sebesar 73,83 %, angka tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 73,53 %. Kemudian angka harapan hidup tahun 2020 sebesar 72,53 %, angka tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 72,43 % kemudian presentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 10,57 %, angka tersebut lebih besar dari tahun 2019 yang sebesar 9,75 %. Kemudian tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 5,75 %, angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 3,61 %,” ungkapnya.

Disisi lain, terkait dengan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya secara umum dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut pertama perhatian lebih pada masalah anggaran dan kinerja anggaran dengan menghubungkan pada aspek kebijakan program dan kondisi yang objektif. Kedua, perencanaan dan kontrol secara internal dalam pengajuan anggaran perlu lebih tipis tepat guna dan keluarganya pendampingan dari dia ketiga yang kompeten hal ini untuk menghindari kurang efektifnya penyerapan anggaran.

“Ketiga, pentingnya membangun perubahan struktur sepak bola pemerintahan yang selaras dengan dinamika sistem tata kelola yang berbasis teknologi informasi dengan membangun aplikasi yang bisa mencakup seluruh aspek daerah dapat seperti sekarang ini keempat pemetaan masalah dan pengembangan sinergi secara optimal dan berkelanjutan,” tandasnya.

“Tentunya kita semua sepakat bahwa kelancaran dan keberhasilan dalam rangkaian agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tahun 2020 tidak terlepas dari dua faktor yang sangat mendasar pertama karena tetap terpelihara nya keharmonisan hubungan dan sinergi tas kepentingan serta dedikasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menuju terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih baik,” Pungkasnya.(wo/adv)

SEKILAS MEDIA