Aturan Belum Diubah, Bantuan Keuangan Parpol Hanya Rp1.000 Untuk Tiap Suara, Tahun 2024 Perlu Capres Pendobrak – SEKILAS MEDIA

Aturan Belum Diubah, Bantuan Keuangan Parpol Hanya Rp1.000 Untuk Tiap Suara, Tahun 2024 Perlu Capres Pendobrak

Aturan Belum Diubah, Bantuan Keuangan Parpol Hanya Rp1.000 Untuk Tiap Suara, Tahun 2024 Perlu Capres Pendobrak

 

SURABAYA, Sekilasmedia.com – Pemilihan Umum pada bulan April tahun 2019 yang diikuti oleh enambelas (16) partai politik (parpol) nasional memang sudah berakhir sekitar dua tahun lalu, dan kini menyongsong menuju Pemilu (serentak) tahun 2024, akan tetapi tujuh (7) parpol yang tidak lolos Parliament Threshols (PT) pada Pemilu 2019 ternyata dalam sejumlah kesempatan masih berupaya minta kepada pemerintah agar mereka juga ikut dapat dana Bantuan Keuangan Untuk Parpol. Meskipun jelas-jelas dalam aturan disebutkan bahwa hanya parpol yang memiliki wakil di dalam lembaga legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, red.) yang mendapatkan bantuan, dengan nilai hanya Rp.1.000 per suara untuk DPR RI, Rp.1.200 per suara untuk DPRD Provinsi, dan Rp.1.500 per suara untuk DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga untuk parpol tingkat pusat yang dapat dana tertinggi adalah PDIP, yang memiliki suara sekitar 27 juta lebih sehingga dana Bantuan Keuangan Parpol yang didapatnya sekitar Rp.27 Miliar (bukan Triliun). Kurang lebih hal tersebut diungkapkan pemerhati masalah sosial R. Tri Harsono Forum Peduli Indonesia Sejahtera (FPIS) dalam diskusi terbatas di Surabaya kemarin, 3 Mei 2021.

Menurut R. Tri Harsono dengan melihat bantuan keuangan parpol yang relatif kecil, maka parpol harus mencari sumber-sumber lain untuk tambahan beaya, yang hal tersebut tak jarang pada ujungnya banyak anggota parpol yang terlibat korupsi atau bahkan diduga menjadi ‘alat’ parpol untuk korupsi. Sehingga untuk menuju Pemilu tahun 2024, lebih-lebuh untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) menurut R. Tri Harsono diperlukan pihak-pihak yang memiliki keberanian yang lebih dan bukan hanya yang biasa-biasa saja.

Untuk itu R. Tri Harsono tertarik ketika muncul tokoh-tokoh yang relatif baru dalam dunia politik yang dimunculkan menjadi Calon Presiden (Capres) maupun Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sejumlah nama didengar muncul oleh R. Tri Harsono diantaranya La Nyalla Mattalitti (Ketua DPD RI), KH. Gustur Taman Sholaya, budayawan Edi Williang dan sejumlah nama lain. Sedangkan untuk Cawapres diantaranya ada nama Khofifah Indar Parawansa yang Gubernur Jatim, artis Desy Ratnasari (yang juga anggota DPR RI dari Partai PAN), Tri Rismaharini yang menjabat Menteri Sosial, juga ada nama Mulan Jameela isteri artis musisi Ahmad Dhani (yang juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra, red.), serta sejumlah nama lain. Nama-nama yang relatif baru dalam panggung politik nasional, dan relatif lebih kredibel.

“Diperlukan figur-figur yang berani mendobrak untuk Pilpres tahun 2024. Beberapa diantara yang diharapkan masyarakat ada figur seperti La Nyalla Mattalitti dan KH Gustur, yang mungkin juga berkolaborasi,” ungkap R. Tri Harsono yang salah satu saudaranya merupakan salah satu orang penting KPK.

Pada kesempatan terpisah Ahmad Taji (Gus Taji) menyampaikan dukungannya jika ada Calon Presiden yang berani mendobrak situasi-kondisi Indonesia saat ini, termasuk dukungan jika nama KH. Gustur dan La Nyalla Mattalitti termasuk dalam figur yang didukung untuk Pilpres 2024 dan untuk mendobrak. “Saya dukung figur-figur pendobrak untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik,” ungkap Ahmad Taji yang juga banyak difigurkan oleh masyarakat dalam konteks Mojokerto – Wilwatikta (Mojopahit) ini.

Siswahyu Kurniawan penulis buku Bung Karno Dan Pak Harto, mendukung langkah-langkah mendobrak dalam masa ‘transisi’ Pilpres 2024, untuk kebaikan. Namun harus juga memperhitungkan kendaraan yang akan digunakan untuk maju Capres 2021. Siswahyu Kurniawan pun memberikan gambaran bahwa untuk bisa maju dalam Pilpres 2024 diperlukan minimal 20 persen kursi di DPR RI (115 kursi dari 575 kursi yang ada di DPR RI periode 2019 – 2024, red.) atau minimal 25 persen suara dari hasil Pemilu tahun 2019.

“Jadi kalau memang fokus untuk Pilpres, harus fokus untuk Pilpres 2024, yang itu berarti mau ataukah tidak, minimal harus bisa melobi partai-partai yang ada saat ini untuk mendapatkan minimal 115 kursi DPR RI atau minimal 25 persen suara hasil Pemilu 2019. Jika tidak bisa melobi para partai politik itu, maka tidak mungkin bisa maju Capres – Cawapres 2024. Jadi harus fokus dengan energi yang dimiliki,” ungkap Siswahyu Kurniawan penulis buku biografi Asmuni – Srimulat yang pernah mendapat beasiswa Community Development di Asian Social Institute (ASI) Manila, Filipina ini.

Sekadar catatan hasil Pemilu dua tahun yang lalu, Pemilu 2019, yang bisa mendapatkan kursi di DPR RI hanyalah sembilan (9) partai politik (parpol) yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

Sedangkan tujuh (7) parpol yang lain tidak mendapatkan kursi di DPR RI yaitu Partai Berkarya, Perindo, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI.

Adapun perolehan suara selengkapnya adalah sebagaimana berikut dibawah ini.

1).PDI-P: 128 kursi Jumlah suara: 27.503.961 (19,33%)
2).Golkar: 85 kursi Jumlah suara: 17.229.789 (12,31%)
3).Gerindra: 78 kursi Jumlah suara: 17.596.839 (12,57%)
4).Nasdem: 59 kursi Jumlah suara: 12.661.792 (9,05%)
5).PKB: 58 kursi Jumlah suara: 13.570.970 (9,69%)
6).Demokrat: 54 kursi Jumlah suara: 10.876.057 (7,77%)
7).PKS: 50 kursi Jumlah suara: 11.493.663 (8,21%)
8).PAN: 44 kursi Jumlah suara: 9.572.623 (6,84%)
9).PPP: 19 kursi Jumlah suara: 6.323.147 (4,52%)

10).Perindo
Jumlah suara: 3.738.320
11).Berkarya
Jumlah suara: 2.902.495
12).PSI
Jumlah suara: 2.650.361
13).Hanura
Jumlah suara: 2.161.507
14).PBB
Jumlah suara: 1.990.848
15).Garuda
Jumlah suara: 702.536
16).PKPI
Jumlah suara: 312.775

(Siswahyu).

SEKILAS MEDIA