Terverifikasi Faktual Dewan Pers .

Home / Daerah

Jumat, 28 Mei 2021 - 13:42 WIB

DPRD Kota Mojokerto Buka Posko Pengaduan Nasabah BPR Syariah

Mojokerto,Sekilasmedia.com-DPRD Kota Mojokerto yang membidangi komisi pembangunan dan perbankan telah membuka posko Pelayanan Pengaduan masyarakat, yang mengalami persoalan dengan Bank milik Pemerintah kota Mojokerto.

Ketua Komisi II DPRD kota Mojokerto Muhammad Rizki Fauzi Pancasilawan dengan di dampingi Anggota Komisi II menyampaikan, sejauh ini dirinya telah banyak mendapat keluhan dari Para Nasabah BPR Syariah yang kesulitan menarik uang deposito di BPR Syariah.

“Untuk mengantisipasi banyaknya Nasabah yang mengalami masalah tersebut. Kita sepakat membuka posko aduan. Posko ini untuk menjaring permasalahan yang ada di tubuh BPRS sampai tidak bisa mencairkan deposito atau uang nasabah. Dari posko ini kita ambil bahan yang nantinya akan kita agendakan hearing dengan direksi BPRS,” Ucap Politisi PDIP dihadapan Awak Media, Jumat (28/5/2021).

BACA JUGA :   GUNA MAKSIMALKAN ATLET LOKAL GIAT TOURNAMENT DI LUMAJANG DILARANG NGEBON

Posko Pengaduan itu nantinya akan berpusat di ruangan komisi II. Pihaknya juga berupaya mensosialisasikan posko aduan dengan membuat banner yang akan dipasang di 5 kantor BPRS seperti di Mojosari, Ngoro Jombang dan kantor pusat yang berada di jalan Majapahit,” sambungnya.

“Semakin banyak masyarakat yang mengadu semakin baik. Artinya data atau bahan kita untuk mengurai masalah di BPRS semakin banyak,” imbuhnya.

Posko itu, lanjut Riski dibuka selama jam kerja, nantinya tiap anggota di Komisi II sepakat berjaga bergantian melayani masyarakat yang hendak mengadu.

“Kekhawatiran kami masih banyak masyarakat diluar sana yang juga kesulitan menarik tabungan atau depositonya. Sehingga sangat diperlukan adanya posko Aduan,” tegasnya.

Lebih lanjut Rizki menjelaskan masyarakat yang sudah berkomunikasi dengan Komisi II DPRD Kota Mojokerto terkait uang deposito yang tidak bisa ditarik itu sekitar puluhan orang. Ketika ditanya nominal berapa jumlah uang mereka Rizki enggan membeberkan.

BACA JUGA :   Hari Jadi ke-73 Polwan RI, Kapolri: Jadilah Srikandi Polri yang Membawa Harum Nama Institusi

“Ini yang sudah masuk ada puluhan nasabah yang mengeluh. Kemungkinan besar ada nasabah-nasabah lain. Kalau jumlah uang saya kira besar yang nyantol di BPRS. Dari sekian nasabah yang mengeluh itu keluarga saya sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, Posko Aduan dibuka untuk mengetahui akar persoalan yang ada di BPRS. Ia tidak mau, BPRS yang merupakan perusahan BUMD dan milik pemerintah Kota Mojokerto terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mencoreng nama baik Pemkot Mojokerto.

“Jangan sampai Kota Mojokerto yang kita cintai ini tercoreng namanya karena satu lembaga yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabahnya,” pungkas Rizki. (Wo/adv)

Share :

Baca Juga

Daerah

Tata Kelola Keungan Desa  dengan Siskeudes, Amankan Perencanaan hingga Pelaporan Keuangan

Daerah

Dispendik Kota Mojoketo Persiapkan Pembelajaran Tatap Muka

Daerah

Cegah Abrasi Pantai, Polres Probolinggo Kota Tanami Bibit Mangrove

Daerah

Bupati Asahan Gowes bersama OPD

Daerah

Sosok Politikus Sukses Debby Kurniawan, Anggota DPR RI Partai Demokrat

Daerah

Satgas Trauma Healing Polresta Malang Kota Berikan Pendampingan Psikologi Bagi Korban Terdampak Bencana Banjir

Daerah

WABUP HADIRI JAMBORE 2 F-KOL DI KWT

Daerah

Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS Ajak DPRD Se-Indonesia Turut Percepat Pembangunan Ekonomi Maritim