Penandatangan Nota Kesepakatan Kepala Desa Se-Kab. Blitar dengan Kejaksaan Negeri Blitar dalam program “Jaksa Jaga Desa” – SEKILAS MEDIA

Penandatangan Nota Kesepakatan Kepala Desa Se-Kab. Blitar dengan Kejaksaan Negeri Blitar dalam program “Jaksa Jaga Desa”

Penandatangan Nota Kesepakatan Kepala Desa Se-Kab. Blitar dengan Kejaksaan Negeri Blitar dalam program “Jaksa Jaga Desa”

Blitar, Sekilasmedia.com – Kepala Desa Se-Kabupaten Blitar melakukan penandatangan nota kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Blitar. Berhubung masih pandemi Covid-19, kegiatan dilakukan secara virtual Di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Selasa (6/7/2021).

Menurut Kepala Dinas PMD, Mujianto menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama itu intinya merupakan program “Jaksa Jaga Desa” dalam pendampingan hukum, baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan bilamana ada hal yang kira-kira Kades ragu.

“Harapannya ini pencegahan agar tidak ada muncul permasalahan, sehingga ada deteksi dini. Ketika Kades dan tim ada keraguan bisa konsultasi hukum terkait perdata dan Tata usaha Negara kepada Kejaksaan,” jelas Mujianto.

Menurut Mujianto, selain MOU dari Kepala Desa, juga diawali Pemda dan Kejaksaan, Bapeda juga Dinas PMD dengan Kejaksaan. Sehingga nanti Akuntabilitas dari pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar serta transparansi bisa segera terwujud.

Selain itu di situasi pandemi seperti kecepatan penyerapan anggaran yang setiap saat dan setiap waktu bisa berubah-rubah. Contoh PPKM Darurat, kegiatan Desa bisa di gunakan delapan persen. “Kalau kurang maka bisa di tambah, namun harus sesuai dengan regulasi yang ada, ”tandas Mujianto.

Harapannya Siklus penggunaan Dana Desa baik dari APBN atau APBD bisa tepat waktu dan tepat sasaran serta tidak ada keraguan dari Desa.

Menurut Ketua APD Kabupaten Blitar, Tri Haryono perjanjian kerjasama isinya pendampingan perdata itu yang utama dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa.

Harapannya di 220 Desa se Kabupaten Blitar ini aman, tentram, damai, kondusif, tidak ada permasalahan pengunaan dana anggaran atau apapun. Yang penting selamat sampai purna, selamat selamanya, ”ungkap Tri Haryono.

Ditempat yang Sama, Kades Karangsono Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono atau Bagas menyatakan MOU tersebut merupakan program kerja Kejaksaan dalam program “Jaksa Jaga Desa”, ini adalah perintah Presiden dan diteruskan ditingkat Kabupaten hingga dilaksanakan Dinas PMD, ”pungkas Bagas.

Isi kerjasama tentang pembinaan, bimbingan, pengawalan kepada Pemerintah Desa agar pelaksanaan anggaran Negara bisa tertib, aman, nyaman dan tidak ada penyelewengan.

“Intinya Kejaksaan membina kami agar bekerja secara tupoksi dengan baik dan bertanggung jawab. Dan perjanjian kerjasama diantaranya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu tentang administrasi. Dalam Kerjasama ini Kejaksaan ingin pemerintah Desa itu bekerja secara optimal dan aman tidak ada pelanggaran hukum terkait pelaksanaan administrasinya,” terang Bagas.

Bagas yang juga Kades Karangsono berharap MOU tidak hanya dengan Kejaksaan tetapi juga dengan Kepolisian.

“Kami ingin bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada,tidak lagi ada kekhawatiran dikarenakan ada ketidaktahuan atau ketidak pahaman, ”tutup Bagas. ddg

SEKILAS MEDIA