Terverifikasi faktual Dewan Pers .

Home / Daerah

Minggu, 25 Juli 2021 - 12:53 WIB

Pejabat Pelindo, Pemprov Bali dan Bupati Buleleng Disebut Telibat Dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekda

Denpasar, Sekilasmedia.com
Pengungkapan kasus gratifikasi Rp 16 miliar, yang menyeret nama mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng periode 2011-2020, oleh Kejakasaan Tinggi (Kajati) Bali, bergulir kian menarik.

Pasalnya, eks Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka (58) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh penyidik Kejati, kini kasusnya malah kembali dibawa keranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Terkait itu, Agus Sujoko, selaku pengacara Dewa Puspaka, mengaku apapun yang dihadapi oleh kliennya, bakal menghormati seluruhnya proses hukum Kajati Bali.

“Kami hormati proses hukum yang sedang berjalan. Dipastikan klien kami kooperatif, dan pasti datang bila dipanggil untuk diperiksa,” ungkap Agus, Minggu (25/7/2021).

Meski demikian ada yang harus disampaikan, sebab pihaknya meminta agar penyidik Kajati Bali, tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas dan memproses kasus ini.

“Dalam kasus ini banyak pihak yang terlibat. Semestinya mereka juga ikut diperiksa oleh penyidik Kajati Bali,” ucapnya.

Keteribatan pihak pihak dimaksud kata Agus, ada pejabat di. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, Kantor Regional Bali-Nusra, Pejabat di Pemerintahan Provinsi Bali dan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.

” Para pejabat tersebut juga harus dipanggil dan ikut diperiksa. Sebab asal muasal adanya pelangaran karena kebijakan mereka,” tegasnya.

Yang mana, untuk pemanggilan terhadap pejabat Pelindo III, regional Bali-Nusra sebab berkaitan dengan rencana pembangunan proyek terminal pelabuhan penerimaan LNG di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak.

“Kalau pemanggilan terjadap pejabat di Pemprov Bali sangat diperlukan. Karena jelas hanya mereka yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin AMDAL,” sebutnya.

Sedangkan untuk pemanggilan orang nomor satu di Buleleng, karena Putu Agus Siradnyana merupakan atasan Dewa Puspaka, dan sebagai Sekda di daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin.

“Mana bisa seorang Sekda memberikan izin proyek kepada pihak manapun, yang jelas cuma bisa merekomendasi, dan itupun tidak dari Sekda pribadi,” tandasnya. (Soni)

Share :

Baca Juga

Daerah

Pasca Polisi Banting Mahasiswa, Gardi Gazarin ICK Minta Kapolri Tinjau Ulang Protap Tangani Demo

Daerah

Pengesahan PSHT di Kabupaten Malang Berlangsung Kondusif

Daerah

Rangkaian HUT TNI ke 77, Persit KCK Cabang XXVII Gelar Jumat Berkah

Daerah

Senam Sehat Bugar Bersama Ribuan Warga, Ning Ita Bagi-Bagikan Doorprize

Daerah

Bupati Ikfina Serahkan Buku Tabungan Tahap II DAK Penugasan Bidang Pertanahan

Daerah

Polresta Sidoarjo Sebar Imbauan Kamtibmas Di Sejumlah Titik Jalan

Daerah

Kepala BPPSDMP Berharap Percepat Pencapaian Target Program Kerja Pembangunan Pertanian Tahun 2021

Daerah

Dukung Suksesnya Pemilu 2024, Bupati Ikfina Buka Pembinaan Ormas Se-Kabupaten Mojokerto