Gresik, Sekilasmedia.com – Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terhadap kinerja tahun 2021 yang sudah disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah pada rapat paripurna tadi, memuat beberapa poin penting, demikian disampaikan Ketua DPRD Gresik M. Abdul Qodir kepada awakmedia pada Senin (18/4/2022).
” Rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap kinerja 2021, terdapat 2 poin penting, pertama rekomendasi kinerja pemerintah secara umum. Dan kedua, rekomendasi khusus yang kita sampaikan berdasarkan beberapa hal yang menjadi atensi publik Gresik,” terangnya.
Semisal, sambung dia, persoalan banjir, kemiskinan, pendidikan, angka pengangguran yang terus meningkat lajunya tanpa bisa dikendalikan secara arif dan baik oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Ketenagakerjaan.
Hari ini yang menjadi isu publik di Kabupaten Gresik, seperti soal tenaga kerja dengan pengangguran yang terus beranjak naik, angka kemiskinan yang tak kunjung turun, banjir yang belum bisa terselesaikan dengan baik. Hal ini menjadi atensi-atensi khusus atas rekomendasi LKPJ pelaksanaan di tahun 2021.
Selain itu, lebih lanjut M. Abdul Qodir menekankan ada beberapa hal di bidang-bidang tertentu menjadi atensi serius kami yaitu terkait dengan kinerja kepegawean kita, berdasar rekomendasi yang sudah kami sampaikan, BKD kami anggap lalai dalam melaksanakan tugasnya, artinya BKD belum mampu menjadi filter atas mutasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah.
Sehingga banyak rotasi-rotasi yang dilakukan itu kemudian yang tidak berbasis kompetensi, itu yang keras kami sampaikan melalui rekomndasi LKPJ bupati.
Di bidang pendidikan, yang paling serius kami menyoroti, dan meminta perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah ke depan adalah moratorium terkait penyelenggaraan pendidikan.
” Jangan lagi mengeluarkan ijin penyelenggaraan pendidikan baik swasta maupun negeri, tapi optimalkan waktu dan SDM yang ada untuk laporan penataan dan finalisasi lembaga – lembaga yang sudah ada,” timpalnya.
Kita harapkan beberapa rekomendasi yang sudah kita sampaikan menjadi perhatian serius dan menjadi perbaikan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah di tahun -tahun yang akan datang, tandas politikus asal PKB ini.
Senada, Wakil Pimpinan DPRD Ahmad Nurhamim mengungkapkan terkait rekomendasi LKPJ Bupati 2021 terdapat sub kegiatan oleh pemerintah daerah.
Diantaranya, ada penanganan banjir kali Lamong, dimana kami melihat komitmen yang terbangun dengan baik. Telah terdokumentasi dalam peraturan daerah – DPRD dan terdokumentasi dalam RKPD, bahkan kita lakukan bersama dengan kelompok masyarakat.
” Artinya DPRD sudah berupaya secara maksimal bertanggungjawab terhadap progres kali Lamong,” ujarnya.
Dalam penanganan kali Lamong ada inter konekting kita, antar pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Hal ini membutuhkan satu perhatian khusus oleh pemerintah dalam rangka berkoordinasi untuk menuntaskan problem-problem yang mengikuti.
Tapi dari sisi anggaran, sesungguhnya kami selalu mengukur seberapa jauh harga yang bisa kita capai dalam rangkah penyelesaian dan progres masih jalan terus. Apabila kita harus tuntaskan dalam 2 tahun maka perlu strategi khusus juga, tuturnya. (rud)
