Gresik,sekilasmedia.com – Dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Cerme, Camat Cerme menggandeng DPRD Kabupaten Gresik dengan mengadakan FGD terkait stunting kepada Kader Posyandu desa, para istri Kades se Kecamatan Cerme sekaligus pengurus TP PKK Kecamatan Cerme bertempat di Pendopo Kecamatan Cerme pada Selasa (8/11/2022).
Kehadiran Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan dan Nur Saidah serta anggota DPRD Gresik Siti Fatimah pada kegiatan ini, menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema Penanganan Stunting”.
Mujid Riduan Wakil Pimpinan DPRD Gresik asal Fraksi PDIP mengatakan bahwa penganggaran untuk penanganan program penurunan angka stunting merupakan instruksi dari pusat sampai daerah.
Untuk itu, setelah pemerintah daerah Kabupaten Gresik menggelontorkan anggaran untuk penurunan stunting, Politikus asal Domas Menganti juga berharap agar pihak Desa ikut serta dengan Dan Desanya juga menganggarkannya terkait penurunan stunting.
Sehingga program dari pusat, propinsi, kabupaten sampai Desa jalan, karena tahun depan sudah tidak ada Covid. Sehingga BLT untuk Covid atau DD yang berasal dari Dana Desa menurun maksimal 25 persen.
” Kami harapkan Desa berpartisipasi dalam rangka membantu anggaran penurunan stunting. Karena BLT DD maksimal 25 persen dari Dana Desa, maka bisa dianggarkan 3 sampai 5 persen untuk penurunan stunting,” harap Mujid.
Senada, Nur Saidah yang juga Wakil Pimpinan asal Fraksi Partai Gerindra menegaskan perlu adanya dukungan kebijakan maupun anggaran kepada Posyandu desa dari pemerintah baik desa setempat, Kecamatan Cerme dan Pemkab Gresik.
Politikus perempuan asal Duduksampean menambahkan anggaran penanganan stunting sendiri selain dari APBD juga bisa dari Dana Desa. Dan pemerintah daerah sangat konsern dalam penurunan angka stunting.
Sementara itu, Siti Fatimah anggota DPRD Gresik asal Fraksi PKB menyampaikan pentingnya peningkatan asupan gizi bagi anak-anak balita agar tidak mengalami gizi buruk yang mengakibatkan munculnya stunting.
” Dengan asupan gizi yang baik maka penurunan stunting bisa berhasil. Di sini peran orangtua, ibu-ibu PKK serta kader posyandu di desa-desa sangat krusial sekali. Disamping itu, program posyandu terkait penurunan stunting juga di dukung dengan anggaran,” terangnya.
Stunting itu, lanjutnya adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Saat sesi tanya jawab atau penyampaian aspirasi, Surati (48) salah satu kader posyandu asal Desa Cagak Agung pada kesempatan ini meminta dibelikan peralatan timbangan badan dan alat ukur tinggi badan kepada DPRD Gresik.
” Kepada DPRD Gresik kami mohon bantuannya dianggarkan untuk pengadaan alat timbang badan dan alat ukur tinggi badan bagi posyandu di desa. Hal ini karena kondisi barang tersebut banyak yang usang, perlu diganti dan tidak presisi,” pintanya.
Menanggapi permintaan salah satu kader posyandu tersebut, Nur Saidah mengatakan bahwa kami akan melihat aturan atau kebijakan yang mengatur pengadaan peralatan timbangan untuk posyandu di desa, dulu. Kalau nanti ada maka akan kami anggarkan melalui pokir dewan.
Camat Cerme Umar Hasyim mengungkapkan jika pihak pemerintah kecamatan selalu mendukung program PKK bidang posyandu dalam rangka penurunan angka stunting di desa-desa di wilayah Kecamatan Cerme ini.
” Kami bersama UPT Puskesmas Cerme sering melakukan sosialisasi dan memantau pelaksanan penanganan stunting kepada kader posyandu dan lain sebagainya,” tuturnya.
(rud)
