Palembang,sekilasmedia.com-
Pengurus PGRI memperjuangkan 58 guru ASN P3K yang dibatalkan dalam proses penerimaan P3K 2022 belum lama ini.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PGRI Sumsel
H. Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M didampingi Sekretaris Drs. Lukman Haris, MM dalam keterangan pers di Gedung Guru Palembang. Sabtu (18/03/2023).
Turut hadir juga Perwakilan Pengurus PGRI di 17 kabupaten / kota di Sumatera selatan.
Hari ini kami PGRI secara nasional melalui Kukerprov, sepakat menolak Passhing Grade 1 berjumlah 3.043 secara nasional termasuk 58 guru di Sumsel yang dianulir atau dibatalkan. Yang benar itu ditunda penempatan, bukan dibatalkan. Dan saya yakin Gubernur Sumsel bisa membantu. Tegasnya.
“Untuk prioritas pertama adalah lulusan pasing grade 3.043 secara nasional di Sumsel ada 58
pembatalan penempatan. Kami bersikap bahwa 58 diangkat ASN P3K, PGRI menolak pembatalan penempatan. PGRI Sumsel akan menuntut pemprov wajib menempatkan guru P3K tersebut, katanya.
Guru memilih tempat disitu mengajar maka disitu dia ditempatkan. Sebagai contoh, guru yang memilih di sekolah A, tapi dilemparkan ke tempat B. Apakah sistemnya yang salah?
“Terkait adanya dugaan permainan, Ahmad Zulinto menuturkan, kalau ada indikasi permainan di dalam atau BKD atau di dinas pendidikan atau mencari keuntungan. Maka PGRI tidak akan diam dan PGRI akan terus mencari dan bila perlu, sesuai hasil rakornas dan pertemuan kami waktu zoom PGRI akan melakukan PTUN kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Selain itu, PGRI Sumsel juga telah menyiapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi guru yang tertimpa masalah yang berkaitan dengan hukum. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Zulinto saat konfrensi pers.
H. Ahmad Zulinto, S.Pd.,M.M mengakui bahwa PGRI Sumsel maupun secara nasional mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah atas adanya penerimaan ASN P3K. Namun pada pelaksanaannya, pihaknya sepakat secara nasional menolak 58 guru di Sumsel yang dibatalkan status ASN P3K nya. Ahmad Zulinto, Menyesalkan penempatan ASN P3K yang tidak merata. Karena banyak laporan yang diterima oleh PGRI Sumsel dari sejumlah sekolah di Sumsel. Seperti ada guru di sekolah, kuotanya 5 orang tapi ada masuk ASN P3K itu 10 orang. Sedangkan ada di sekolah lain itu sangat kurang. Nah itu perlu pemerataan tegasnya.
Begitu juga tentang penerimaan P3K. Menurut
H. Ahmad Zulinto, S.Pd.,M.M tak hanya guru tapi juga Tenaga Pendidik (Tendik). Seperti TU, penjaga sekolah, operator dan lainnya yang juga merupakan pejuang pendidikan.
“PGRI Sumsel juga komitmen menjaga guru – gurunya. Kami sudah siap tim advokasi LKBH. Bahwa semua kondisi masalah guru akan kami bantu di LKBH. Seperti di Lubuklinggau ada LSM yang memeras kepala sekolah. Maka pengacara kami siap membantu. Termasuk masalah lain yang dihadapi guru -guru kami Tegasnya.
( Nn/L)
