Blitar,sekilasmedia.com-Berawal dari sulitnya dapat pekerjaan, Kontraktor yang bergabung dalam Badan Pengurusan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Blitar (BPC GAPENSI Kabupaten Blitar) gelar hearing dengan dewan dan OPD terkait di DPRD Kab. Blitar pada Rabu (21/6/2023)
Ketua BPC GAPENSI Kab. Blitar Thoat Masruchi menjelaskan hearing ini karena fungsi pembinaan jasa konstruksi yang belum maksimal.
“Jadi perlu kami sampaikan bahwa, yang melatar belakangi kami untuk berangkat hearing di dewan ini, pertama karena keluhan para anggota kami yang sampai sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Blitar, kedua sesuai UU No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, jadi yang ingin kami garis bawahi atau kami tekankan disini adalah makna dari Pembinaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif UU NO. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
bahwa setelah diterbitkannya UU ini, dan sebagai turunannya atau penjabarannya, maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri no 106/2017 tentang Pedoman Nomen klatur Perangkat daerah bidang PUPR, termasuk di dalamnya adalah tugas dan wewenang dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom,” jelasnya.
Masih kata Thoat, dikutip di undang-undang itu makna tugas Pembinaan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap Pemprov dan masyarakat jasa konstruksi. Pemprov dan PemKab/Kota melakukan pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi.
“Diantara pembinaan tersebut yang harus dibina itu 9 poin, pembinaan terhadap Asosiasi Perusahaan, pembinaan terhadap Asosiasi Profesi, pembinaan terhadap pengguna jasa, pembinaan terhadap penyedia jasa, pembinaan terhadap Perguruan tinggi/pakar, pembinaan terhadap pelaku rantal pasok, pembinaan terhadap tenaga kerja konstruksi, pembinaan terhadap pemerhati onstruksi dan pembinaan terhadap Pemanfaat produk Jasa Konstruksi,” ucap Thoat.
Thoat mengaku selama ini dirinya sebagai Ketua tidak pernah diajak berdialog dengan Pemkab terkait pengerjaan proyek. Dia menilai seharusnya ada fungsi pembinaan jasa konstruksi yang proporsional.
“Saya berbicara institusi, saya sebagai Ketua Gapensi, sebagai penanggung jawab tidak pernah diajak berkomunikasi. Kami harap Pemkab berlaku proporsional dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi. Adil itu tidak mesti sama, yang kami minta Pemkab harus proporsional, karena anggota kami sekarang ada 69 badan usaha,” tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Dicky Cobandono menjelaskan bahwa sudah ada beberapa badan usaha dari Gapensi telah berpartisipasi dan tayang di etalase.
“Banyak juga anggota Gapensi yang sudah berpartisipasi, tapi tadi ada masukan untuk terserap lebih banyak lagi. Dan tadi juga sudah disampaikan lagi bahwa dari 69 badan usaha di Gapensi yang sudah tayang di etalase sudah 53, dan siap untuk berpartisipasi kedepannya membangun Kabupaten Blitar. kedepannya Insya Allah akan ada komunikasi lagi lebih lanjut untuk bersama-sama membangun Kabupaten Blitar menjadi lebih baik kedepannya,”jelasnya. ddg
