Terverifikasi faktual Dewan Pers .

Home / Daerah

Kamis, 3 Agustus 2023 - 18:47 WIB

MCW Menduga Ada Kecurangan Pelaksanaan PPDB Kota Malang 2023, Penerimaan Liar Diluar Sistem

Malang, Sekilasmedia.com – Duga ada kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Sekolah Menengah Pertama Negri (SMPN) kota Malang tahun 2023, Malang Corruption Watch (MCW) dan Forum Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Dasar (FMP3D) gelar press release di kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Jl. Veteran No.19, kelurahan Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Kamis (03/08/2023) Siang.

 

Ali Fikri Hamdani, Kepala divisi badan pekerja advokasi MCW, Dalam keterangannya di puluhan awak media menduga ada kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2023 khususnya penerimaan liat “luar sistem” yang terjadi di wilayah SMP yang terjadi karena sistem juga kasus. MCW Bersandar melalui Permendikbud no 1 tahun 2021, PPDB wajib diselenggarakan secara Objektif, transparansi, dan Akuntabel.jalur pendaftaran yang digunakan adalah melalui jalur zonasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi. Dalam hal ini pemerintah pusat sekedar menjadi fasilitator sementara pemerintah daerah diposisikan sebagai regulator yang diberikan ruang untuk menyesuaikan pemberian pagi berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah

 

Secara spesifik dalam SK kepala dinas tentang juklak PPDB Kota Malang 2023/2024 dijelaskan masing-masing pagu SMP, jalur Zonasi 50%, Afirmasi 15%, kepindahan orang tua/wali 5%, prestasi 30% dimana semua pagu dilakukan secara daring tanpa kecuali hal ini berbeda dengan dengan TK dan SD dimana jika pagu TK dan SD belum terpenuhi maka sekolah dapat membuka PPDB secara luring. Sementara dalam PPDB SMP tidak ada penambahan jalur khusus secara Luring. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya data PPDB SMP menjadi satu pintu melalui data PPDB online sehingga seharusnya tidak ada perbedaan data dengan pihak sekolah.

 

Hamdani mengungkapkan contoh salah satu kasus, dimana satu calon peserta didik yang sudah diterima di SMPN A, tapi kemudian ia tiba-tiba terdaftar di SMPN B yang dianggap favorit. Hal tersebut terkesan ia ke SMPN B lewat jalur tidak jelas karena namanya tidak ada di sistem PPDB SMPN B.

 

“Kami juga melakukan penelusuran data langsung ke SMPN lewat jaringan warga. Dari data sampling, dari empat SMPN, ada 151 pagu yang diluar sistem PPDB,” terangnya

 

Lebih lanjut dirinya menjelaskan hasil penelusuran data menunjukkan ada potensi total 1075 pagu/siswa secara keseluruhan di SMP kota malang yang proses penerimaannya dilakukan diluar sistem PPDB, hal ini di konfirmasi oleh MCW dengan melihat data peserta didik secara langsung dibeberapa SMP kota malang, kemudian membandingkan dengan data PPDB online.

 

“Yang ditemukan di empat SMPN saja ada 151 pagu, maka potensi 1075 itu sangat mungkin,” jelas Hamdani.

 

Sebab jika jumlah SMPN di Kota Malang ada 30 lembaga, dengan dibandingkan data pagu di PPDB online, maka kelebihannya ada 14 persenan.

 

Dalam konferensi terbuka tersebut, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota malang tidak berada di tempat dan diwakili oleh Muflikh Adhim Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarpras membenarkan memang ada yang diterima secara offline. Terutama pada masyarakat yang berbondong-bondong ke kantor Dikbud pasca pengumuman jalur zonasi lalu.

 

“Masyarakat yang berbondong-bondong ke Dikbud, MCW juga tahu. Siapa saja yang kesini, MCW tahu. Terutama dari keluarga tidak mampu/punya KIP/kartu2 pra sejahtera yang kita akomodir. Itu di luar mekanisme onlinenya. Kita harus akomodir itu asal memiliki kartu PIP/KIP atau program dari dinsos lainnya,” ujarnya.

 

Dia menyebutkan jika daya tampung di SMPN di Kota Malang terbatas, yaitu 7000 an. Dalam regulasinya, per rombel di SMP maksimal 32 orang.

 

“Nanti akan tertera di dapodik jika kelebihan dari pagu. Karena dapodik pagunya 32 per kelas. Lebih dari itu akan merah. Jika diterjang, siswa tidak akan dapat bos dan siswanya tidak tercantum dan dampaknya, dari dapodik ada peringatan,” tegasnya.

 

Dalam press release MCW di halaman dinas pendidikan dan kebudayaan kota malang tampak beberapa petugas dari Polsek Lowokwaru dan Polresta Malang kota membantu pengamanan dan Konferensi pers berlangsung dengan aman tertib dan kondusif. Setelah selesai Konferensi pers petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP membubarkan diri. (Tyo)

Share :

Baca Juga

Daerah

Ricky Purwoaji Bantah, Ia tidak Pernah Mengancam Terhadap Warganya

Daerah

Antisipasi, Samsat Bangil Memberikan Layanan Cepat Ditengah Isu Virus Corona

Daerah

Sambut Bulan Suro Komunitas Budaya Magetan Gelar “Lampah Hastungkara Bumi Magetan”

Daerah

PJ Walikota Palembang Ratu Dewa Meresmikan Bedah Rumah Bersama Badan Amil Zakat Nasional

Daerah

Polres Probolinggo Berikan Santunan dari Kapolri dan Kapolda Jatim Untuk Tiga Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Daerah

Tindaklanjuti Kebijakan Internet Positif, Bupati Lamongan Buka Sosialisasi Perizinan Bersama ISP
Apresiasi Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 74, Samsat Kraksaan Hias Kantor Dengan Warna Merah Putih

Daerah

Apresiasi Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 74, Samsat Kraksaan Hias Kantor Dengan Warna Merah Putih

Daerah

Parah, Proyek SDN 4 Sibangkaja Senilai 5 Miliar Dikerjakan Asal Asala