Mersinde seçkin mersin escort bayan larla özel bir deneyim yaşayın, Samsunda escort samsun ile farklı anlar geçirin. Kadıköyde özel ve güvenilir hizmetler için anadolu yakası escort bayan bayanlarıyla tanışın! İstanbul’un gece atmosferinde istanbul gece hayatı keşfedin.
Daerah  

Proses Alih Daya, Langkah Strategis Pemkot Mojokerto Selamatkan Pegawai Non ASN

Pegawai Non ASN Kota Mojokerto mulai bisa tersenyum saat menerima penjelasan tentang penyelamatan yang dilakukan Pemkot Mojokerto

Mojokerto,Sekilasmedia.com-Pasca Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto berpikir keras atas Penyelamatan Nasib Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang bekerja di Lingkungannya, pasalnya salah satu
BAB dalam Regulasi ini menyebutkan Larangan mengangkat Pegawai Non ASN Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Lain di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana yang tersebut dalam BAB XIII, Pasal 96 dan diperkuat dengan Pasal 99 ayat (1) yang mengatur Batasan akhir pelaksanaan ketentuan ini yang akan berakhir pada 28 November 2023 merujuk pada Tanggal diundangkannya Regulasi ini.

Gaguk Tri Prasetyo Sekretaris Daerah Kota Mojokerto mengatakan, Sebagai Langkah Strategis dalam Penyelamatan Pegawai Non-ASN di Lingkungan Pemkot Mojokerto agar tetap dapat Bekerja dan Merujuk Pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor: B/ 185/ M.SM.02.03/ 2022, Pemkot mengambil Langkah taktis dengan melakukan proses alih daya bagi Pegawai Non-ASN yang bertugas dalam bidang Kebersihan, Keamanan dan Sopir sebagaimana amanat dalam surat tersebut.

“Jadi semangat kita ini adalah Penyelamatan Pegawai Non-ASN agar tetap dapat Bekerja namun juga tidak melanggar regulasi yang ada.

BACA JUGA :  Wakil Bupati Sidoarjo Berikan Bantuan kepada Warga Desa Urangagung dan Desa Wedoro Klurak

Prinsipnya adalah melaksanakan regulasi PP 49 Tahun 2018 namun tetap dapat menyelamatkan status kerja teman-teman Non-ASN.”

Belum Tuntas dalam Tindakan penyelamatan tersebut, terbitlah Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencabut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pada BAB XIII, Pasal 65 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyebutkan Larangan
mengangkat Pegawai Non-ASN Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Lain di Lingkungan Instansi Pemerintah dan pada Pasal 66 menyebutkan“Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini. mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.” Sebagai Bentuk Kepatuhan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Pemkot mengambil Langkah cepat untuk memastikan Pegawai Non-ASN tetap bekerja dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Di tempat terpisah, Ning Ita sapaan akrab Walikota Mojokerto mengatakan bahwa dalam penanganan Pegawai Non-ASN ini Pemkot mengambil Langkah
berdasarkan Regulasi yang berlaku dengan mengedepankan prinsip
penyelamatan Pegawai Non-ASN agar tetap dapat bekerja dan tidak ada yang dikorbankan.

“Pokoknya saya tidak ingin ada yang dikorbankan, oleh karena itu Teman- teman Non-ASN tidak perlu resah, tidak perlu khawatir, mereka akan tetap bekerja. Dengan terbitnya UU ASN terbaru yang memberikan perpanjangan penataan hingga desember 2024 dan hingga saat ini belum ada Regulasi teknis yang mengaturnya, maka pada tahun 2024 pemkot akan tetap memperkerjakan teman-teman Non-ASN melalui Kontrak Perorangan seperti tahun-tahun sebelumnya sampai adanya Regulasi Teknis yang mengatur penataan Pegawai Non-ASN dari Kementerian yang Berwenang.” Terang Ning Ita

BACA JUGA :  Pembekalan Siswa Baru, Habib Hadi Meninjau Sejumlah Sekolah di Kota Probolinggo

Sementara itu, agar proses penataan pegawai Non-ASN di lingkungan Pemkot ini tidak menimbulkan berbagai macam spekulasi, Walikota menugaskan Sekretaris Daerah untuk melakukan sosialisasi Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mengikutsertakan perwakilan
Pegawai Non-ASN pada tiap-tiap OPD.

“Nanti Saya Tugaskan Pak Sekda untuk melakukan sosialisasi ke OPD dan Perwakilan Teman-teman Non-ASN agar informasi yang diterima jelas dan akurat,” pungkas Walikota.(Dom/wo/Adv)