Terverifikasi faktual Dewan Pers .

Home / Daerah

Kamis, 21 Maret 2024 - 17:31 WIB

DPRD Jatim Beri Pandangan Pro dan Kontra Raperda Kawasan Tanpa Rokok


Surabaya,Sekilasmedia.com-Dua anggota DPRD Jawa Timur memberi pandangan pro dan kontra Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam rapat paripurna.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim Basuki Babussalam mengapresiasi semangat untuk menciptakan Raperda KTR. Namun, Basuki mengingatkan bahwa tembakau merupakan salah satu penyumbang ekonomi Jawa Timur.

“Di Kediri, keterkaitan masyarakat Kota Kediri dengan industri rokok mencapai 80 persen. Artinya perusahaan rokok terbesar di Kediri ini tidak ada, maka seluruh persoalan ekonomi di kawasan ini akan bermasalah,” ujarnya dalam rapat paripurna, Kamis (21/3/2024).

Basuki membeberkan bahwa produksi tembakau tidak hanya di Kediri. Melainkan juga ada di daerah lain yang memproduksi tembakau dan menjadi penopang ekonomi.

“Kami mengapresiasi Reperda ini, namun harus mempertimbangkan dengan arif, agar tidak mematikan ekonomi yang dibangun oleh petani tembakau. Artinya harus ada keselarasan yang harus dibangun,” paparnya.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengatakan kesadaran tentang rokok dan kesehatan merupakan kewajiban semua komponen bangsa. Namun yang harus dipikirkan bersama adalah negara berhutang budi kepada petani tembakau dan turunannya.
“Tahun 2003, cukai rokok mencapai Rp218,6 Triliun. Artinya kita tidak bisa begitu saja menghilangkan peran tembakau, terutama di Jawa Timur,” ujarnya.

Agus Dono menjelaskan bahwa tembakau ini tidak bisa ditanam di sembarang tempat. Maka, rokok tidak hanya persoalan kesehatan semata, ini adalah persoalan internasional dimana negara-negara kapitalis ingin menguasai industri rokok secara global.

“Disadari atau tidak, kalau 15 tahun yang lalu Sampoerna dan Bentoel itu milik bangsa kita, tapi saat ini sudah dikuasai BAT dan Philip Morris,” bebernya.

SurabayaAgus Dono menyebut jika larangan diberlakukan, maka masyarakat menengah kebawah akan kaget. Mengingat kebahagiaan masyarakat kalangan menengah kebawah itu adalah ngopi dan merokok.

“Jangan dijustifikasi rokok banyak menyebabkan orang meninggal. Sampai saat ini belum ada data orang meninggal gara-gara rokok. Kalau meninggal akibat kolesterol, makanan kapitalis yang masuk Indonesia itu lebih banyak sebenarnya. Maka dari itu harus ada keadilan yang tidak hanya melihat satu sisi yaitu kesehatan. Tetapi harus ada sisi sosial, budaya, politik dan historis,” terangnya.

Agus Dono menilai larangan yang paling utama adalah rokok bersumber dari teknologi seperti vape rokok elektrik. Hal ini sebenarnya yang lebih membahayakan bagi kesehatan.
“Tapi uniknya, Penanaman Modal Asing (PMA) ini diterima oleh Jawa Timur, memang diketahui kontribusinya sangat besar, sekitar Rp1 Triliun,” katanya.

Sebelumnya, pada rapat paripurna Senin (18/3), Juru Bicara Bapemperda DPRD Jawa Timur Umi Zahrok menjelaskan bahwa meski rokok memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, industri rokok juga berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan negara. Data menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki 754 pabrik rokok dengan produksi 3,3 miliar batang pada tahun 2022. Sementara kontribusi cukai rokok mencapai Rp135,16 triliun pada tahun yang sama. “Pembentukan Perda KTR bukan dimaksudkan untuk melarang orang merokok, tetapi hanya mengendalikan perilaku orang agar tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok,” katanya.

Umi menyampaikan bahwa pengendalian ini bertujuan untuk melindungi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dijamin dalam UUD 1945. Hak ini lebih tinggi daripada hak merokok. “Merokok bukanlah bagian dari hak asasi manusia, sedangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi,” tegasnya.

Raperda KTR ini didasarkan pada kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, serta UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

“Pembentukan Raperda ini menjadi kebutuhan masyarakat Jawa Timur untuk segera dibentuk, mengingat daerah Provinsi Jawa Timur memang belum memiliki kebijakan hukum yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok,” pungkasnya.(Ud/adv)

Share :

Baca Juga

Daerah

Wabup Asahan Taufik ZA Terima Kunjungan Tim Monitoring PKK Provinsi

Daerah

KIM Kaber Bing Berek Fasilitasi Para Pelajar Gunakan Wifi Untuk Belajar Daring

Daerah

Di Penghujung Ramadan Sambut Idul Fitri, Yayasan Amanah Gresik Santuni Ratusan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa 

Daerah

Bupati Mojokerto Serahkan BLT DBHCHT Stunting untuk Warga Trowulan, Jatirejo dan Sooko

Daerah

Bupati Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar TA 2021

Daerah

Pj Walikota Palembang Ratu Dewa Menyerahkan Bantuan Sembako Dalam Rangka Pengendalian Inflasi 

Daerah

PERSALINAN GRATIS SUDAH DINIKMATI MASYARAKAT

Daerah

Bangkitkan UMKM, Pemkab Lamongan Fasilitasi Aspek Legalitas Usaha