Mojokerto,Sekilasmedia.com-Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan Program Nasional yang yang bersifat wajib kepada seluruh warga negara Indonesia. Guna membangun kebersamaan antar peserta melalui prinsip gotong royong dalam menanggung beban biaya jaminan sosial.
Untuk mewujudkan ekosistem JKN yang sustain maka perlu dukungan dari Kementrian/Lembaga dan Kepala Daerah. Begitupun dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk menganggarkan dan membayar iuran JKN segmen PPU -PN, KP desa dan PBPU Pemda karena menyadari dari iuran yang dibayarkan akan digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan seluruh penduduk Kabupaten Mojokerto yang telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam hal ini sangat membutuhkan dukungan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan (JKN). Untuk itu perlu adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan JKN Sehubungan dengan hal tersebut BPJS Kesehatan melakukan Konsolidasi dan Komitmen untuk mengimplementasikan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemerintah Daerah (ARIP) yang dilakukan di hotel Aston Mojokerto pada Kamis (21/03)
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah Mojokerto, Inspektur Kabupaten Mojokerto, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Camat dan Kepala Puskesmas di wilayah KAbupaten Mojokerto.
Aplikasi ARIP merupakan aplikasi bantu berbasis web untuk menghitung iuran JKN segmen PPU PN Daerah dan memastikan tingkat akuntabilitas penagihan Iuran Wajib Pemda Kabupaten/Kota/Provinsi secara mudah, tepat, dan cepat.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyampaikan bahwa sejalan dengan surat dari Kementrian Dalam Negeri terkait implementasi aplikasi ARIP, maka jajarannya harus mendukung implementasi aplikasi ini.
Menurut Ikfina aplikasi ini sangat memudahkan dalam memastikan jumlah iuran program JKN yang dibayarkan pemerintah daerah telah sesuai. Ini merupakan tantangan baginya agar seluruh OPD optimal dalam mengimplementasikan aplikasi ARIP.
“Kami berkomitmen sejalan dengan aturan yang berlaku, maka kami akan pastikan bahwa setiap OPD, Puskesmas dan RSUD akan mengimplementasikan aplikasi ARIP ini. Sesuai dengan adanya aplikasi ini, Pemerintah Daerah juga dapat lebih jelas memantau pembiayaan Program JKN yang telah dialokasikan di setiap OPD’” ujar Ikfina.
Ditemui di tempat terpisah, Elke Winasari menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan pemerintah daerah sangat berarti bagi BPJS Kesehatan dan keberlangsungan Program JKN. Sejalan dengan tujuan dari kegiatan ini yang merupakan konsolidasi dalam implementasi ARIP adalah untuk memastikan akuntabilitas data yang sesuai.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Pemerintah Daerah terhadap program JKN dalam mendaftarkan peserta , melakukan perhitungan dan penyetoran iuran JKN secara tepat waktu. Dengan komitmen implementasi ARIP yang optimal tentu akan sangat bermanfaat bagi bagi masyarakat dan keberlangsungan Program JKN.”tutup Elke. (Wo)
