Malang, sekilasmedia.com- Abah Anton, sapaan akrap Mantan Walikota Malang periode 2018-2023, H. Moch. Anton masih menjadi magnet besar bagai masyarakat Kota Malang, Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2024 mendatang.
Bahkan masyarakat Kota Malang masih menilai jika sosok Abah Anton masih mempunyai kekuatan dalam peta pertarungan Pilwali di Kota Malang.
Selain itu Abah Anton digadang-gadang oleh masyarakat Kota Malang menjadi satu-satunya calon yang dinilai memiliki elektabilitas yang bisa bersaing dengan sosok Bakal Calon Walikota lainnya yang akan bersaing maju dalam pertarungan Pilkada Kota Malang 2024.
Dalam wawancara ekslusif saat ditemui di rumah kediaman Mantan Walikota Malang tersebut di kawasan Joyoagung, Tlogomas, Kota Malang, Sabtu (27/04), mengatakan jika masyarakat menginginkan kembali seorang sosok pemimpin yang sesuai harapan semua orang dalam membangun Kota Malang yang lebih baik.
“Masyarakat berkehendak sendiri, ingin memunculkan sendiri sosok seorang pemimpin. Menurut mereka inilah yang layak, menurut mereka inilah yang bisa diajak berbicara untuk membangun Kota Malang, bisa diajak diskusi, bisa diajak kerjasama untuk membangun Kota Malang,” urainya.
Menurutnya bahwa banyak Partai besar yang sudah menjalin komunikasi dengan baik, untuk menginginkan kerjasama lima tahun kedepan untuk membangun Kota Malang, tentunya akan terbuka lebar bagi Partai manapun, untuk mengusung dirinya dalam memimpin Kota Malang kedepannya.
“Hingga sekarang ini yang membuka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), selain itu partai tersebut sudah membuka peluang dan saya lihat sangat bagus sekali dengan menggratiskan untuk calon-calon yang ingin masuk daftar ke PKB,” tegasnya.
Lebih lanjut menurut Abah Anton mengatakan bahwa dirinya jika tidak berhalangan akan berkunjung ke Kantor DPC PKB Kota Malang untuk melakukan proses pendaftaran untuk penjaringan partai pada hari Senin tanggal 29 April 2024 besok.
Selain itu juga Abah Anton mengatakan soal hak politiknya pasca menjalani hukuman pidana, dirinya menyatakan bahwa sebetulnya eks narapidana ada hal-hal yang belum diketahui masyarakat.
“Saya diputuskan di Pengadilan 10 Agustus 2018, keputusan pengadilan yang berkekuatan inkrah, amar putusan mutlak yang harus ditaati dan dijalani,” ucapnya
Pada waktu 2018 sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan dirinya, sehingga dicabut hak politik untuk tidak dipilih selama 2 tahun, setelah menjalani hukuman tetap, dan dirinya bebas pada tanggal 29 Maret 2020.
“Soal itu kita sudah beres, mengenai undang-undang yang mengatur terkait mantan Narapidana tidak boleh mencalonkan atau hak politik saya di cabut, Saya kan sudah melalui tahapan demi tahapan, dan sudah saya lalui semua. Kita sudah mengurus segala dokumen, mulai SKCK, ke KPU, dan lain sebagainya,” terangnya.
Mengenai aturan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Tahun 2019 tersebut, dirinya masih mengikuti peraturan PKPU tahun 2016.
“Saya diputuskan inkrah oleh pengadilan pada 10 Agustus 2018, dan keluar pada Maret 2020. Jadi sudah beres semua sesuai prosedur, apalagi juga dikuatkan dengan putusan PTUN,” pungkasnya. (BAS)
