Terverifikasi faktual Dewan Pers .

Home / Daerah

Rabu, 10 Juli 2024 - 08:19 WIB

PU Fraksi DPRD Gresik Soroti Kinerja Eksekutif, Saat Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Gresik, Sekilasmedia.com – Pada Senin (8/7/2024), DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 di gedung DPRD Gresik jalan KH. Wachid Hasyim No. 5. Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

Menurut pimpinan rapat paripurna yang juga Wakil Pimpinan Ahmad Nurhamim, bahwa kegiatan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dilaksanakan setelah sebelumnya, DPRD Gresik mengelar rapat paripurna penyampaian laporan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.

Dalam agenda pandangan umum kali ini fraksi-fraksi banyak menyoroti kinerja eksekutif selama tahun 2023, yang kurang menggembirakan.

Seperti, PU fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Hj. Hudaifah menyebutkan semua angka yang disajikan, memberi petunjuk akan kondisi yang memprihatinkan, tidaklah menggembirakan dari sisi kinerja Pemerintah Daerah.

” Perlu langkah yang cepat dan terarah untuk mengembalikan agar APBD menjadi sehat tidak dalam
tekanan pendapatan yang berakibat realisasi belanja menjadi tidak ada kepastian, di APBD tahun 2024 dan APBD yang akan datang,” ucapnya.

Melihat dari sisi pendapatan, fraksi PKB melihat kerja pendapatan pemerintah daerah sepanjang 2023 biasa saja dan belum serius dimana Capaian pendapatan total APBD di tahun 2023 Rp. 3,4 Triliun atau 88,21% dari target Rp. 3,8 Triliun. Dari sisi realisasi belanja APBD 2023 sebesar Rp. 3,418 triliun atau 86,50% dari target belanja Rp. 3,952 triliun.

“Rendahnya realisasi belanja jelas disebabkan oleh realisasi pendapatan yang tersendat-sendat. Sehingga
eksekusi belanja mana yang akan dilakukan harus berebut di hari hari akhir tahun anggaran, bahkan ada realisasi anggaran belanja di tanggal 30 desember 2023. Sungguh keprihatinan kita semua,” tandas Hudaifah.

Selain itu, ada beberapa dinas yang menjadi cacatan fraksi PKB, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas CKPKP, Dinas Perhubungan, Dinas sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas PUTR.

Sementara, fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksi Partai Gerindra Lutfi Dawam dan pandangan umumnya, mengapresiasi pemerintah daerah atas Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Auditor BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Gresik kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun, menyoroti kinerja beberapa OPD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah DPMPTSP dan BPPKAD yang masih melakukan tradisi lama tanpa ada inovasi. Yangmana dibuktikan dengan kegagalan dalam pembayaran Belanja di tahun 2023 yang sampai saat ini mash belum terealisasi.

” Fraksi Gerakan Indonesia raya menelaah bahwa pada pos belanja
masih banyak program yang tidak terealisasi. Hal ini sangat menghambat
pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di kabupaten Gresik. Bagaimana dengan anggaran yang tidak terealisasi di tahun 2023 apakah dapat di laksanakan di tahun 2024. Kami minta penjelasan dari pemerintah daerah,” ungkap Dawam.

Fraksi Partai Golkar dalam PU nya memandang bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pengelolaan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Di sini, fraksi Partai Golkar melihat adanya penurunan pendapatan terutama pada penerimaan restribusi dimana anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 321. 527.126.882,00,- tercapai sebesar Rp. 87. 430.225. 680 ,00- atau jika diprosentase sebesar 27,19 persen.

” Atas menurunnya masing-masing 3 komponen pembentuk Retribusi Daerah yakni Retribusi Jasa Umum yang hanya mencapai 70,14 persen dari target sebesar Rp. 16, 850 M, lalu Retribusi Jasa Usaha realisasi sebesar 34,13 persen, Retribusi Perizinan tertentu yang hanya terealisasi sebesar 18,79 persen. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan dari eksekutif, ” pungkas Wongso Negoro. (ADV/rud)

Share :

Baca Juga

Daerah

Kapolres Bersama Forkopimda Kota Batu Mengikuti Upacara Virtual Hari Bhayangkara 75

Daerah

Pemanfaatan Pasar Rakyat Bantaran Diresmikan

Daerah

Gelar Potensi Desa dalam rangka Menyambut Tahun Baru 1 Muharram 1445 H

Daerah

Secara Simbolis, Kapolres Probolinggo Serahkan Bansos Beras kepada Ansor dan Banser

Daerah

Polda Bangka Belitung Study Tiru di Polresta Sidoarjo

Daerah

PULUHAN TPA DI KUTA SELATAN BAKAL DITUTUP     

Daerah

Tinjau Vaksin Serentak di Bangkalan, Wakapolda Jatim Beri Motivasi Warga dan Santri Sukseskan Vaksinasi

Daerah

Kapolda Jatim Bersama Forkopimda Kembali Kompak Bagikan Masker Gratis