Surabaya,sekilasmedia.com-Komisi E DPRD Jatim berharap Pemprov bisa mengurangi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) akibat problem sosial karena keluarga broken seperti dampak orang tua cerai. Mengingat hal ini juga berdampak anak-anak yakni pendidikannya kurang diperhatikan.
“Otomatis beban pemerintah juga bisa berkurang karena problem sosial juga menjadi tanggungjawab pemerintah,” ucap Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih Kamis (25/7/2024)
Jika memang harus berangkat menjadi PMI, Hikmah berharap dunia perbankan membantu dengan memberi fasilitas program pembiayaan pemberangkatannya ke luar negeri. Hal ini untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur
Salah satu diantara kendala calon PMI adalah modal pembiayaan pemberangkatan dan hingga saat ini belum ada solusi.
“Bisa nggak dengan kontrak kerja PMI sebagai tukang las di Korea atau kontrak kerja perawat di Jepang itu menjadi jaminan. Kalau minta agunan yang gak mungkin sebab rata rata mereka dari keluarga tidak mampu,” katanya, Politisi asal PKB itu menyebut penurunan angka kemiskinan di Jatim patut diapresiasi karena tercepat dan tertinggi di Indonesia. Bahkan melompati dua provinsi lain di Pulau Jawa.
“Angkanya tinggal satu digit, tepatnya 9,79 persen setara 3.982.692 jiwa. Memang masih terbanyak karena jumlah penduduk Jatim besar,” katanya.
Dia berharap program pengentasan kemiskinan yang teknisnya tersebar di berbagai OPD di lingkungan Pemprov Jatim mulai dikaji kontribusinya sejauh mana sehingga program program tersebut lebih optimal dan tepat sasaran.
Hikmah mencontohkan di Dinas Pendidikan, Komisi E meminta sekolah vokasi di daerah kantong kemiskinan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Misalnya, Pekerja Migran Indonesia kita minta mereka fokus membuka jurusan perawat dan las karena banyak dibutuhkan di Jepang dan Korea.
“Dalam vokasi itu juga diwajibkan pembelajaran bahasa Jepang maupun Korea. Sedangkan tugas BLK adalah memberikan penguatan sertifikasinya sehingga dipastikan mereka bisa menjadi calon tenaga kerja profesional,” ungkapnya.
Komisi E bersyukur karena pada P-APBD Jatim 2024 ini ada penambahan anggaran untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bertambah sekitar 460 miliar untuk 3 bulan baik sekolah negeri maupun swasta.
“Anggaran pendidikan di APBD Jatim tahun ini sudah bagus untuk spending mandatory sudah mencapai 27,8 persen. Sebab amanat UU Sisdiknas itu spending mandatorinya minimal 20 persen,” pungkasnya.