Malang, sekilasmedia.com – DPRD Kota Malang telah mengesahkan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang. Jumat (9/8).
Dimana semua Fraksi DPRD Kota Malang, telah sepakat untuk menyetujui dan menerima Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2024 tersebut. Namun terkait hal ini tentu ada beberapa catatan atau rekomendasi yang diberikan dari masing-masing fraksi.
Salah satunya, seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan optimalisasi pada semua kinerja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
“Khususnya upaya konkret untuk menaikkan PAD Kota Malang dari segala sektor. Sehingga secara bertahap, mampu menaikkan kemandirian anggaran daerah Kota Malang secara maksimal, mengingat proyeksi PAD direncanakan berada di angka Rp 1 triliun, namun belanja daerah Rp 2 triliun, artinya proporsi PAD masih sekitar 40 persen dari postur anggaran,”Kata Juru Bicara Fraksi PDI, Wanedi.
Sementara Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan bahwa Ini pengesahan terakhir dirinya sebagai DPRD Kota Malang periode 2019-2024. Selain itu dirinya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran OPD yang sudah bekerjasama, sehingga pengesahan APBD perubahan 2024 dapat terlaksana.
“Syukur alhamdulillah, DPRD periode 2019-2024 ini bisa membahas Banggar dan Evaluasi Gubernur terkait dengan Ranperda Perubahan APBD 2024 ini. Harapan kami dengan sisa waktu empat bulan, September, Oktober, November, Desember, Silpa dapat ditekan. Kalau SILPA kecil berati serapannya bagus, ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan,” kata Made.
Ditempat yang sama menurut PJ Walikota Malang, Wahyu Hidayat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa dengan adanya Perubahan APBD 2024, menuju akhir diharapkan Pemerintah Kota Malang dapat terus meningkatkan layanan publik untuk masyarakat.
“Kita punya Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang itu nanti juga akan ditindaklanjuti dengan RPJMD dari Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada nanti. Sehingga sekali lagi, kesinambungan itu yang paling penting,” katanya. (BAS)
