Surabaya,Sekilasmedia.com-Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Jatim berharap dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan di Jawa Timur, nantinya produktivitas, dan kualitas tembakau naik pesat. Termasuk nasib petani tembakau lebih sejahtera.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat Jawa Timur berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Rachmawati Peni Sutantri mengatakan, pembentukan Peraturan Daerah yang komprehensif akan memungkinkan petani tembakau dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertembakauan akan memperoleh manfaat terbaik dan berkelanjutan.
Fraksi PDI Perjuangan meminta nantinya dalam pelaksanaan Perda, eksekutif melakukan langkah-langkah secara komprehensif dengan para pemangku kepentingan. Baik pemerintah, petani, maupun pelaku usaha IHT dengan seluruh jejaring rantai pasokannya.
”Kami memandang kebijakan yang terstruktur, sistemik dan komprehensif demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik adalah sangat penting,” ujar wanita yang akrab dipanggil Peni tersebut saat membacakan pendapat akhir fraksinya, Jumat 30 Agustus 2024.
Fraksi PDI-P menilai dalam nota penjelasan gubernur, tidak diangkat analisis, maupun rekomendasi tentang pelindungan petani dan kelompok tani atau asosiasi petani tembakau dari kejamnya pola hubungan asimetris dengan Industri Hasil Tembakau (IHT).
Pada draf Raperda tampak jelas bahwa pelindungan kepada para petani tembakau terkait pola hubungan asimetris dengan Industri Hasil Tembakau (IHT) belum diatur dengan gamblang, lugas, dan tegas.
Fraksi PDI Perjuangan berkepentingan agar Raperda ini dapat menjadi landasan hukum untuk melindungi para petani tembakau dari para pelaku usaha IHT yang cenderung didorong oleh prinsip efisiensi proses produksi.
“Dengan membentuk eksternalitas biaya yang kemudian harus ditanggung oleh para petani tembakau. Fraksi PDI Perjuangan meminta eksekutif untuk memberikan perhatian sangat serius melalui Peraturan gubernur terhadap kemungkingan terjadinya praktik eksternalitas,” paparnya.
Fraksi PDI Perjuangan meyakini bahwa penataan aturan terkait pengembangan dan pelindungan pertembakauan di Jawa Timur adalah penting dan mendesak. Tekanan pandemi yang terjadi beberapa tahun lalu dan berbagai dinamika politik-ekonomi global serta kawasan telah memberikan dampak-dampak yang harus diantisipasi dengan baik.
