Surabaya,Sekilasmedia.com-Pasca dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029,120 anggota dewan mengikuti Orientasi di Mercure Ancol, Jakarta. Dengan adanya orientasi ini anggota DPRD dapat memperkuat kapasitas dan pengetahuan dalam menjalankan tugas mereka.
Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir mengingatkan potensi adanya krisis anggaran yang tengah mengancam sejumlah daerah.
Tohir menyebut lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah uang pemerintah pusat.
Dengan begitu, para anggota DPRD untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan,” ujarnya, Selasa (3/9/2024)
Tohir menjelaskan, sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada.
“Banyak daerah anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit,” paparnya.
Tohir mengungkapkan, yang lebih memprihatinkan adalah ada daerah yang tidak bisa membayar gaji pegawai dan terpaksa mengajukan pinjaman ke bank daerah.
Tetapi, Kemendagri menolak memberikan izin atas pinjaman tersebut.
“Setiap pinjaman harus diajukan ke kami, dan kami tidak pernah ACC jika itu membahayakan keuangan daerah,” tuturnya.
Tohir menegaskan, untuk mencegah terjadinya kasus deficit anggaran, para anggota dewan harus mempunyai strategi yang terukur dalam merencanakan anggaran, serta pengetahuan yang kuat untuk mencegah terjadinya defisit yang lebih parah.
“Kita harus memiliki pengetahuan dan strategi yang terukur dalam pengelolaan anggaran, agar daerah tidak terjebak dalam utang atau krisis finansial,” tegasnya.
Pesan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi para anggota DPRD Jawa Timur dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran di masa depan, terutama menjelang Pilkada 2024.
Sementara itu, Pimpinan sementara DPRD Jatim, Anik Maslachah, turut menekankan pentingnya semangat dan tanggung jawab para anggota dewan dalam menjalankan peran mereka.
Anik menilai orientasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai ajang untuk membekali kita dalam menghadapi tantangan besar di Jawa Timur. Kemendagri berpesan agar legislative lebih selektif dan akuntabel dalam setiap kebijakan yang dibuat.
Anik mengkritisi kedisiplinan anggota dewan, terutama kehadiran dalam sidang paripurna dan rapat komisi pada periode sebelumnya. Legislator harus mengubah fenomena ini karena mereka dipilih dan digaji oleh rakyat, dan setiap kebijakan yang dibuat harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita juga harus bekerja dengan gembira. Ketika kita senang dalam bekerja, hasil yang maksimal pasti akan menyusul,” pungkasnya.
Anik berharap dengan adanya orientasi ini mampu mempersiapkan para anggota DPRD Jatim untuk bekerja lebih baik dalam menghadapi dinamika politik dan persoalan kompleks di Jawa Timur, dengan semangat yang tinggi dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.
