Surabaya,Sekilasmedia.com-Anggota DPRD Jawa Timur, Muhammad Arbayanto menilai bahwa tindak pidana korupsi sudah menjadi budaya. Sehingga upaya pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didukung semua elemen.
Bukan hanya lembaga legilatif, maupun eksekutif. Namun seluruh stakeholder dan masyarakat harus terlibat serentak melawan aksi tindak korupsi.
“Bagi saya penegakan hukum bukan hanya pendekatan struktural yang masuk pada regulasi, ada ancaman dan penindakan. Tetapi persoalan korupsi di negeri ini, sudah masuk pada ranah budaya,” ujar Muhamad Arbayanto usai mengikuti pakta integritas anti korupsi di ruang Paripurna DPRD Jatim, Rabu 16 Oktober 2024.
Disampaikan Arbayanto, jadi tidak hanya pejabat negara yang ‘dipaksa’ secara sanksi hukum. Tetapi pemahaman di masyarakat budaya korupsi juga dikikis. “Sebagai politisi saya merakan biaya politik terlalu besar.
Sehingga mengakibatkan sitem menjadi tidak sehat. Sehingga ada upaya pembenaran untuk melakukan tindakan mengarah pada korupsi,” tegas mantan anggota KPU Jawa Timur ini.
Problem saat ini, menurut Arbayanto bukan pada persoalan hukum.
Namun bagaimana memberikan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana korupsi. “Saya mengapresiasi sekali yang dilakukan KPK dengan kontrak integritas dengan lembaga dewan. Lebih penting adalah bagaimana persoalan korupsi sudah menjadi sangat urgen,” pungkasnya.
Mantan aktivis HMI Malang ini,menyebutkan dirinya berkeyakinan kontrak atau pakta integritas tidak akan merubah perilaku koruptif, jika aksi korupsi yang sudah membudaya ini, tidak segera dihentikan. “Saya mengapresiasi upaya kelembagaan KPK sebagai upaya pencegahan,” ujar Arbayanto.
