Blitar, Sekilasmedia.com-Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) Kabupaten Blitar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kab. Blitar dan di Kankab Kanigoro. Selasa (19/11/2024).
Dalam releasenya, Koordinator FMPN, Joko Agus Prasetyo mengapresiasi kepemimpinan Rini Syarifah yang progresif dan berpihak pada rakyat, FMPN merasakan kehadiran sosok pemimpin yang tidak hanya berkomitmen pada keadilan agraria, tetapi juga pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blitar.
“Dukungan ini bukan hanya untuk beliau sebagai individu, tetapi juga untuk kesinambungan visi besar yang beliau bawa bagi Blitar yang berdaulat dan sejahtera. Kami yakin bahwa Bupati Rini Syarifah adalah sosok pemimpin yang mampu membawa Kabupaten Blitar menuju masa depan yang mandiri, adil, dan bermartabat, jelas Joko Agus Prastyo dalam releasenya.
Catatan Capaian Besar yang Menggugah Perubahan
1. PTSL untuk Kedaulatan Tanah Rakyat
Dalam periode 2021 hingga 2024, Bupati Rini Syarifah berhasil memperjuangkan sertifikasi sebanyak 144.686 bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Capaian ini memberikan kepastian hukum, menguatkan kepemilikan tanah bagi rakyat kecil, serta membebaskan masyarakat dari ancaman kriminalisasi lahan.
2. Redistribusi Tanah sebagai Wujud Keadilan Agraria
Redistribusi tanah eks-perkebunan sebanyak 7.940 bidang di Kabupaten Blitar merupakan langkah monumental dalam mewujudkan keadilan bagi petani dan masyarakat desa. Desa-desa seperti Modangan, Balerejo, Sidomulyo, dan Sumberurip kini memiliki akses tanah yang produktif, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan peluang ekonomi, serta membebaskan masyarakat dari ancaman kriminalisasi lahan garapan
3. Pemanfaatan Kawasan KHDPK untuk Kemandirian Masyarakat
Melalui kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023, sebanyak 2.385,64 hektare kawasan hutan di Blitar dam Jawa Timur lainnya telah dialokasikan untuk Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Melalui skem Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat, masyarakat Blitar kini dapa mengelola hutan secara legal, mendorong kemandirian ekonomi, keberlanjutan lingkungan da membebaskan 2024/11/19 11:40t dari ancaman kriminalisasi lahan
4. Reforma Agraria melalui TORA untuk 38 Desa
Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) telah membawa kepastian hukum bagi 38 desa di Blitar, mengubah hidup masyarakat dengan kepastian hak milik atas lahan mereka. Desa seperti Sidorejo di Kecamatan Doko dan Karangrejo di Kecamatan Garum kini menjadi contoh nyata desa yang mendapatkan hak tanah secara sah. Kebijakan ini adalah bukti keberanian dan komitmen Rini marifah untuk memberdayakan masyarakat desa dan menutup celah ketidakadilan, serta membebaskan masyarakat dari ancaman kriminalisasi area pertanian.
5. Mewujudkan Kedamaian Sosial dengan Fenyelesaian Konflik Pertanahan
Sebagai wujud keberpihakan pada rakyat, Bupati Rini Syarifah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial untuk membuat, Bupati Rini Sarin konflik pertanahan secara efektif dan leerpihak pada rakyat. Ini adalah langkah nyada untuk memastikan tidak ada rakyat Blitar yang merasa terabaikan dalam perjuangan mereka untuk keadilan.
6. Mewujudkan Pola Kemitraan Antara Masyarakat dan Pihak Perkebunan.
Menurut FMPN Sebagai wujud keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, Bupati Rini Syarifah telah mendorong adanya pola kemitraan antara masyarakat sekitar perkebunan dengan pihak pengelola perkebunan. Sehingga konflik dan gejolak disekitar perkebunan yankebunan di menggangu investasi bisa dicegah, misalnya di sekitar perkebunan PT Dagang Gambar Anyar di desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dan lainnya. ddg
