Surabaya,Sekilasmedia.com-Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi ketersediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat.
Salah satu tujuan utama dari pembentukan BUMD Pangan ini adalah untuk mendukung program makan siang gratis yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat Jawa Timur.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Pramana Yudha, mengungkapkan bahwa usulan ini penting agar anggaran program makan siang gratis yang mencapai triliunan rupiah dapat berputar di Jawa Timur, serta meningkatkan perekonomian rakyat.
“Program makan siang gratis yang diusulkan bisa mengangkat potensi ekonomi kerakyatan di Jawa Timur,” ujar Yudha, Senin (2/12/2024)
Yudha, yang juga merupakan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, menekankan pentingnya keberadaan BUMD Pangan untuk memastikan pasokan pangan yang cukup dan aman di daerah ini.
“BUMD Pangan akan menjaga kestabilan stok pangan di Jawa Timur, yang nantinya bisa melindungi kebutuhan pangan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Yudha juga menyoroti isu terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang membutuhkan pasokan pangan yang cukup. Menurutnya, Jawa Timur memiliki potensi yang kuat sebagai penyedia pangan karena memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah.
“IKN tidak memiliki lumbung pangan sendiri, sementara Jawa Timur memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan pangan di IKN, bahkan di Jakarta,” kata Yudha.
Pemprov Jawa Timur, lanjutnya, harus melihat peluang ini untuk memperkuat diri dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sektor pangan.
“Dengan adanya BUMD Pangan, ada tiga keuntungan besar: memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat Jawa Timur, untuk kebutuhan pangan di DKI Jakarta, dan untuk kebutuhan pangan di IKN. Potensi ini harus dilirik oleh Pemprov Jawa Timur,” tutup Yudha.
Pembentukan BUMD Pangan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga kestabilan harga pangan serta memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Jawa Timur, baik dalam menghadapi kebutuhan lokal maupun mendukung pembangunan nasional.
