Denpasar ,Sekilasmedia.com-Warga asli Serangan murka, lantaran saat akan melaksanakan persembahyangan di Pura Tirta Arum mendapat perlakuan diskriminatif dari Manajemen Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.
Warga juga menjalani pemeriksaan di pos jaga dan diharuskan menyerahkan identitas (KTP) untuk bisa masuk ke Pura wilayah tersebut. Karena memang lokasi Pura berada di ujung KEK Kura Kura Bali yang baru dibangun.
Pengempon Pura Tirta Arum Desa Adat Serangan, Nyoman Nada, Rabu (18/12) membantah adanya warga Serangan yang hendak melaksanakan sembahyang di Pura Tirta Arum diperiksa ketat.
Sebab sepengetahuan dia, warga Serangan yang berpakaian adat lengkap dan membawa berbagai properti untuk sembahyang tidak diperiksa, melainkan hanya diawasi demi keamanan dan kenyamanan.
“Memang ada warga asli Serangan yang hanya mengenakan pakaian adat madya diperiksa di pos penjagaan, tapi tidak sampai periksa KTP,” ungkapnya.
Menurut Nada, beda halnya dengan orang luar Serangan yang akan ke Pura Tirta Arum, jika tidak mengenakan pakaian adat lengkap, maka akan disetop apabila tidak ada izin dari pengempon Pura atau manajemen.
“Kalau kami yang sudah berpakaian lengkap tidak akan diperiksa lagi. Tapi kalau ada Krama Hindu yang tidak berpakaian lengkap maka tetap diperiksa. Apalagi warga yang berasal dari luar Serangan,” katanya.
Di tempat terpisah, Advokat senior yang juga warga Serangan, Siti Sapurah ikut angkat bicara soal polemik ini. Dikatakan, pihak KEK Kura Kura Bali telah membatasi gerak gerik warga setempat. Padahal pura yang terletak di ujung KEK itu dipercaya memiliki air tawar yang diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit menurut kepercayaan Hindu Bali.
“Ini sungguh keterlaluan, ini warga asli Serangan yang ingin ke Pura Tirta Arum, masak harus menunjukkan KTP dan melalui pemeriksaan,” kesalnya.
Awalnya warga Serangan merasa biasa saja, namun kelamaan mulai merasa tidak nyaman. Sayang mereka tidak punya suara untuk mengungkapkan keresahan itu. Perlakuan tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga pada hewan milik warga.
“Ketika ternak warga seperti sapi atau kambing masuk ke kawasan tersebut, maka warga langsung diinterogasi. Bahkan beberapa dari hewan tersebut ada yang hilang tanpa jejak,” tandasnya. SN.
