Malang,sekilasmedia.com – Dalam rangka memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya penguatan tata kelola menghadapi tantangan masa depan.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena, menyampaikan hal ini saat membuka Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) di Malang, Kamis (16/1).
Sophia menyoroti sejumlah risiko yang harus diwaspadai BPD, seperti ancaman serangan siber, potensi salah saji laporan keuangan, dan dampak risiko geopolitik terhadap sektor riil.
“BPD harus siap menghadapi dinamika yang semakin kompleks dengan fokus pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengembangan SDM sesuai Roadmap Penguatan BPD 2024-2027,” ujar Sophia.
Sophia juga mengingatkan pentingnya pengawasan aktif Dewan Komisaris untuk memastikan prinsip tata kelola diterapkan secara menyeluruh di setiap level organisasi. Ia menekankan optimalisasi peran komite audit dalam mendukung tugas Dewan Komisaris, sekaligus memastikan independensi jalur pelaporan Satuan Kerja Audit Internal.
“Dewan Komisaris harus memastikan bahwa pengawasan berjalan efektif dan risiko operasional terkelola dengan baik,” tambahnya.
Selain membahas tata kelola, Sophia memaparkan dukungan OJK terhadap penyaluran kredit dan pembiayaan, khususnya untuk mendukung program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah dan peningkatan akses pembiayaan UMKM.
Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, yang turut hadir dalam acara ini, mengapresiasi peran strategis BPD dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia berharap BPD dapat menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang inovatif dan adaptif.
“Kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Adhi.
Dengan penguatan tata kelola dan kolaborasi yang erat, BPD diharapkan mampu beradaptasi dengan tantangan global sekaligus berkontribusi dalam mendorong pembangunan daerah.
Penulis : S Basuki
Editor : Kayla