Daerah  

Ahmad Tamim Gelar Sarasehan Merajut Kebersamaan bersama Media

Ahmad Tamim bersama media saat sarasehan. (Foto: Dadang)

Blitar, Sekilasmedia.com-Dalam upaya membangun masa depan Blitar yang lebih baik, anggota DPRD Jawa Timur, H. Ahmad Tamim, S.H.I, M.H., menyampaikan pentingnya konsep pembangunan yang maju dan berkelanjutan. Hal ini disampaikannya dalam sebuah sarehan yang bertujuan merajut kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, di Kampung Coklat. Minggu (9/2/2025).

“Rencana pembangunan jangka panjang yang kita susun harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain. Kata ‘maju dan berkelanjutan’ harus menjadi prinsip utama,” ujarnya.

Ahmad Tamim menyoroti bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. “Tidak mungkin memajukan Kabupaten Blitar tanpa peran serta masyarakat,” tambahnya.

BACA JUGA :  Kapolres Gresik Tinjau Vaksinasi Anak Serentak di SDN Bedilan 2 Gresik      

Dalam sarehan tersebut, ia juga menekankan pentingnya kesinambungan kepemimpinan dalam pembangunan. Menurutnya, setiap pemimpin yang datang harus menjadikan kepemimpinan sebelumnya sebagai pondasi. “Siapapun yang terpilih adalah yang terbaik. Pemimpin sebelumnya pasti memiliki hal positif yang bisa diteruskan,” katanya.

Terkait sektor pendidikan dan kesehatan, Ahmad Tamim menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan kedua aspek ini tuntas. Ia menyoroti persoalan BPJS yang masih membebani masyarakat dengan biaya resep obat. “Dengan APBD yang ada, kita bisa menyelesaikan ini. Tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan berobat hanya karena biaya resep,” tegasnya.

BACA JUGA :  Nikmati Menu Kemerdekaan di Sky lounge and bar Ayola Sunrise Mojokerto

Di bidang pendidikan, ia mengakui bahwa sekolah memang gratis, tetapi akses menuju sekolah masih menjadi beban bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pemerintah daerah harus mencari solusi, salah satunya dengan optimalisasi pajak daerah.

“Kuota anggaran kabupaten saat ini mencapai 66 persen dari total dana yang besar. Namun, tanpa kebijakan yang tepat, anggaran tersebut tidak akan maksimal. Pemerintah daerah harus mampu mengelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Dadang

Editor: Kaylla