Malang, sekilasmedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengumuman penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih dalam Pilkada 2024. Senin (10/2).
Acara yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Malang ini menandai langkah awal bagi pemerintahan baru yang akan segera dilantik pada 20 Februari mendatang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari proses estafet kepemimpinan Kota Malang. Ia menekankan pentingnya kesinambungan program dari pemerintahan sebelumnya agar pembangunan yang sudah berjalan tidak terputus.
“Kami akan menyerahkan tongkat estafet kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Ada banyak catatan yang harus diperhatikan, baik dalam kebijakan yang masih berjalan maupun yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat. Harapan kami, kepemimpinan baru ini bisa membawa Kota Malang menjadi lebih baik,” ujar Amithya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa visi akan menjadi kekuatan kosong. Oleh karena itu, ia berharap kepemimpinan baru dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan visi yang jelas, serta bersinergi dengan DPRD dalam membangun Kota Malang.
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, dalam kesempatan yang sama turut memberikan selamat kepada pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin. Ia optimistis bahwa kepemimpinan Wahyu-Ali dapat membawa Kota Malang ke arah yang lebih baik.
“Pak Wahyu sebelumnya sudah menjalankan tugas sebagai Pj Wali Kota selama 10 bulan, itu menjadi modal penting untuk melanjutkan program-program yang telah dirancang. Saya yakin Kota Malang ke depan akan semakin maju dengan kepemimpinan mereka,” ujar Iwan.
Beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus utama di awal pemerintahan baru di antaranya adalah revitalisasi Pasar Besar dan penanganan banjir di beberapa titik rawan. Iwan menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif, legislatif, serta pemerintah pusat akan menjadi kunci dalam menjalankan program-program tersebut.
Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintahan baru. Dengan adanya kebijakan efisiensi dari pusat yang mencapai Rp130 miliar, Pemkot Malang diharapkan mampu berinovasi dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tetap menjalankan pembangunan tanpa mengurangi efektivitas program yang sudah dirancang.
“Kami harus melaksanakan efisiensi sesuai kebijakan pusat, tetapi Kota Malang punya modal besar dari PAD yang bisa dikembangkan melalui inovasi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kepemimpinan baru untuk membangun Kota Malang dengan lebih kreatif,” tambahnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai pihak terkait, Kota Malang diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Penulis: S Basuki
Editor: Kaylla
