HOME << KATEGORI : Daerah

Fenomena Lingkungan Hidup Di Pulau Jawa Masuk Dalam Tahap Mengkhawatirkan

Fenomena Lingkungan Hidup Di Pulau Jawa Masuk Dalam Tahap Mengkhawatirkan
foto Dr. Tasdiyanto Rohadi, Ketua Umum Profesional Lingkungan Hidup.

JAKARTA, Sekilasmedia.com – Kondisi lingkungan hidup secara nasional semakin mengkhawatirkan. Fenomena kebakaran hutan dan lahan seolah tiada habis merusak ekosistem hutan kita di musim kering. Sebaliknya, di musim hujan kerap diiringi banjir dan longsor di beberapa daerah.

Berbagai kajian menunjukkan daya dukung dan daya tampung yang semakin menurun dari beberapa ekoregion di Indonesia. Pulau Jawa yang paling banyak penduduknya. memiliki tekanan terhadap lingkungan hidup yang lebih berat. Kajian Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa menunjukkan sudah selak tahun 2010 Pulau Jawa terancam kolaps. Berbagai kejadian banjir, longsor, munculnya lumpur panas, pencemaran air dan udara, timbuian sampah dan bahan berbahaya beracun (83), serta kemacetan kendaraan bermotor di sepanjang jalan pulau Jawa mengindikasikan tekanan yang berat di Pulau Jawa.

Salah satu kota yang memiliki tekanan lingkungan hidup paling berat di Jawa adalah DKI Jakarta, yang kini sebagai lbu Kota Negara. Pada tahun 2010 Bappenas telah menegaskan permasalahan sosial dan lingkungan hidup di Jakarta sudah sangat nyata. Berbagai fenomena konflik sosial, kerentanan sosial yang tinggi, penyakit bank fisik maupun psikis, tingkah Iaku sosial yang negatif, dan menurunnya prestasi kerja. Penurunan kualitas lingkungan hidup terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dlmana DKI Jakarta mendapat predikat terburuk, kondlsi hidrologi yang mencemaskan, dan kapasitas daya dukung lingkungan yang rendah.

“Pada tahun 2019 ini kita semakin terperangah menyaksikan kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia. Berdasarkan US Air Quality Index (AQI), kualitas udara Jakarta (ercatat di angka 156 kategori lidak sehat, dengan parameter PM 2,5 konsentrasi 64.4 ug/rn’. Posisi kedua untuk kuahtas udara terburuk di dunia diisi oleh Dubai, United Arab Emirates dengan indeks kualitas udara 152 dengan status udara tidak sehat setara dengan parameter PM 2.5 konsentrasi 56.6 ug/m’ (Sumber: Tempo.co.). Hasil pemantauan KLHK (2018) menunjukkan paparan PM 2,5 rata-rata tahunan 39 ug/m3, yang masuk kategori tidak sehat. Hasil pemantauaan DLH DKI Jakarta menunjukkan data antara 29-102 ug/m3 dengan rata-rata tahunan 43 ug/m3 yang juga masuk kategori yang sama, tidak sehat,” ungkap Dr. Tasdiyanto.

Baca Juga :   PERINGATAN.BAGI PENAMBANG PASIR AGAR SELALU SIAGA DENGAN STATUS GUNUNG SEMERU

Sementara data dari kedutaan Besar Amerika Serikat menunjukan paparan PM 2,5 antara 10-194 ug/rn3 atau rata-rata tahunan 45,6 uglm’, yang juga menegaskan kondisi udara tidak sehat.

“Selain kualitas udara tersebut, kondisi media air di Jakana juga sangat memperihatinkan. Ka)ian daya dukung lingkungan yang dilakukan P3E Jawa KLHK menunjukkan Koeflsien Jasa Ekosistem (KJE) penyedia air bersih DKI Jakarta ada pada zona merah (KJE 0,00 0,16), yang berarti sangat rendah. Demikian juga daya tampung lingkungan ekosistem pemurnian air (KJE 0,00 0,32), tata aliran air dan banjir (KJE 0,00 0,27), serta pengolah dan pengurai limbah (0,00 0,22), yang ketiganya juga sangat rendah,” lanjutnya.

Kelembagaan yang dapat mewadahi kerja-kerja di bidang lingkungan hidup adalah kementerian yang mandiri dan kuat. Karakter pengelolaan lingkungan hidup bersifat lintas sektor, sehingga tidak maksimal berkinerja ketika digabung dengan pengelolaan kehutanan, sebagaimana kondisi existing. Demikian pun jika digabung dengan sektorsektor Iainnya, akan memiliki potensi tumpang tindih kebijakan dan conflict ofinterest.

Apabila disinergikan dengan fungsi Iain, akan lebih sesuai digabung dengan pengelolaan sumberdaya a|am, dan maritim, dalam wadah Kemenko lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam, dan Maritim. Namun perlu menjadi pertimbangan juga, dalam mengantisipasi bonus demografi dan antisipasi terhadap tekanan lingkungan hidup yang semakin masif di masa depan dapat disinergikan dengan fungsi pengelolaan kependudukan, dalam bentuk Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dalam rangka mempercepat perwujudan program reforma agraria, pengelolaan kehutanan dapat disinergikan dengan pengelolaan agraria dan tata ruang, dalam wadah Kementerian Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang.

Kerja-kerja di bidang lingkungan hidup akan sangat tergantung kualitas sumberdaya manusianya. Banyak perguruan tinggi telah menghasilkan ilmuwan di bidang lingkungan hidup, namun belum dapat menciptakan sumberdaya manusia kompeten yang memiliki knowledge, skill, dan attitude secara bersamaan.

Baca Juga :   Babinsa Labruk Kidul Dukung Pelaksanaan Pawai Ta'aruf

“Untuk itu pendidikan vokasi di bidang lingkungan hidup, dan termasuk sumberdaya alam, sangat urgent untuk didirikan. Sumberdaya manusia keluaran sekolah vokasi tersebut perlu dilengkapi sertifikat kompetensi, agar tercipta standar kualitas SDM di seluruh bidang pemerintahan dan dunia usaha, dan memiliki kesetaraan dengan negara-negara lain di dunia,” tuturnya.

Berdasarkan tuntutan kerja-kerja pengelolaan lingkungan hidup saat ini diperlukan sosok Menteri yang; relatif muda, berpendidikan tinggi, ptofesional cli bidangnya, berpengalaman di birokrasi, dan berani mengambil keputusan cepat.

“Banyak tokoh di bidang lingkungan hidup, namun perkumpulan profesional lingkungan mengusulkan calon menteri dari kalangan profesional di bidang lingkungan hidup, mengerti manajemen lingkungan perkotaan dan pengelolaan pertanahan/agraria, serta memahami pemenuhan hak asasi manusia atas Iingkungan hidup baik dan sehat yang menjadi tanggungjawab Negara,” tutupnya.(Putri)

Telah dibaca : 16 kali.