HOME << KATEGORI : Hukum

LSM Gempur Bawa Hasil Investigasi PKH Dalam Audiensi Dinsos Pamekasan

LSM Gempur Bawa Hasil Investigasi PKH Dalam Audiensi Dinsos Pamekasan
Foto LSM Gempur Bawa Hasil Investigasi PKH Dalam Audiensi Dinsos Pamekasan

Pamekasan, Sekilasmedia.com – Program Bantuan Pusat untuk Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui dinas sosial (Dinsos) kab Pamekasan terkesan asal-asalan dalam melakukan pendataan penerima program dimaksud. Pamekasan Madura Jawa timur. Senin (07/10/2019).

Program tersebut yang sejatinya Dapat Mengentaskan kemiskinan, sehingga dalam pendataan harus sesuai dengan fakta di lapangan dengan harapan agar program bantuan tersebut tepat sasaran, apalagi melihat Kondisi ekonomi masyarakat Pamekasan masih banyak yang berada di garis kemiskinan.

Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah, membuat pemerintah pusat Gencar menurunkan program Bantuannya melalui dinas Sosial dengan program Bantuan Non tunai dan program Keluarga Harapan (PKH) dengan harapan dapat mengurangi Beban Penderitaan Rakyatnya. Namun tak sedikit bantuan tersebut dalam Realisasinya tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

Atas dasar kegelisahan dan kesenjangan di masyarakat inilah, Rossi warga desa Larangan Dalam, Zainal Arifin dengan sapaan akrabnya (Saninggih) mengadakan audiensi ke Dinsos ( Dinas Sosial ) Kabupaten Pamekasan, pada jumat yang lalu (04/10/2019). Dalam Audiensi tersebut mempersoalkan tentang tidak validnya data penerima bantuan di bawah baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ataupun Program Keluarga Harapan (PKH) di kab Pamekasan – Madura.

“Dalam Agenda Audiensi ini, maksud dan tujuannya ingin membantu pemerintah, agar bantuan yang disalurkan ke masyarakat bisa tepat sasaran. Karena di desa saya masih ada kejanggalan, dimana keluarga yang sudah mampu masih menerima bantuan sedangkan keluarga yang memang keberadaannya kurang mampu sama sekali tidak pernah menerima bantuan,” ungkap Rosi kancil (mantan aktivis).

Lebih lanjut Rossi menanyakan kinerja Dinsos dalam hal pendataan ataupun validasi data di bawah, serta tugas dan peran serta adanya koordinator di lapangan, baik koordinator desa, kecamatan bahkan di tingkat kabupaten.
apa tugas dan fungsi adanya koordinator, jika tetap saja bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran ? Dan kenapa setiap penerima PKH masih juga menerima bantuan lain seperti KIS, KIP, ataupun BPNT, jadi hanya menimbulkan polemik di masyarakat ? tanyanya dengan muka kesal.

Baca Juga :   GUNAKAN KWITANSI FIKTIF, KETUA YAYASAN BERURUSAN DENGAN POLISI

Sementara Hasil investigasi dilapangan, ketua Lsm Gempur menuturkan pada awak media, Banyaknya orang kaya yang mendapatkan program Bantuan tersebut, salah satu contoh di antaranya: di desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan yang nyata-nyata sudah naik haji, dan ada yang punya mobil tapi masih juga dapat Bantuan PKH, sementara orang miskin dengan status janda dan beranak tiga (3) tidak pernah tersentuh Mendapatkan Bantuan tersebut. serta di desa Laden Kec. Kota, dan di Larangan Dalam Kec. Larangan. ini sangat aneh bin ajaib. ungkap Zainal Erdogan.

Lanjut Zainal, dengan erornya pendataan yang di lakukan oleh oknum koordinator melalui dinas sosial, di “duga pemalsuan data” dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi konspirasi. keluh Zainal dengan penuh tanya.
dengan demikian kami berharap serta mendesak kepada pihak terkait, untuk segera ditempeli stiker (bagi penerima) dan di blacklist bagi yang kaya tapi masih menerima bantuan tersebut. ungkapnya. (Bejo)

Telah dibaca : 38 kali.