HOME << KATEGORI : Daerah, Mojokerto

Pengembangan Kasus OTT Dua Anggota DPRD Bakal Diperiksa KPK

Teks Foto : Edwin Praja dan Cholid Firdaus (wo)

Sekilasmojokerto.com– Guna melengkapi berkas pengusutan Kasus Suap, yang menyeret Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan serangkaian pemeriksaan saksi. Dikabarkan Rencananya, KPK bakal meminta keterangan dua anggota DPRD setempat, Edwin Endra Praja dan Cholid Firdaus, serta beberapa pejabat Pemkot setempat. Dijadwalkan, pemeriksaan saksi-saksi ini akan dilakukan pada Senin (11/12) awal pekan depan.

Kepastian pemanggilan terhadap 2 anggota DPRD Kota Mojokerto itu terungkap setelah pihak KPK, menelepon ke sekretariat DPRD yang menyatakan dua anggota dewan diminta hadir ke KPK di Jakarta untuk dimintai keterangan untuk tersangka Mas’ud Yunus. ” Ya memang ada telepon dari KPK soal rencana pemeriksaan dua anggota dewan. Dua anggota dewan nanti hari Senin akan dimintai keterangan di Jakarta, katanya surat panggilannya menyusul.” ungkap
Mochamad Effendy, Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, kepada awak media, kemarin.

Hanya saja meski diakui KPK sudah menelepon Sekretariat DPRD, namun Efendy mengatakan, sampai Jum’at sore (8/12) surat panggilan dari KPK belum diterima oleh sekretariat DPRD. “ Sampai sore ini (kemarin) suratnya belum datang, tapi tidak tahu kalau langsung ke yang bersangkutan, tadi sempat saya tanya ke Pak Edwin dan Pak Cholid katanya belum terima.” urainya.

Seperti diberitakan, Febri Diansyah, Juru Bicara KPK dalam jumpa pers sebelumnya menyampaikan, Wali Kota Mojokerto diperiksa sebagai tersangka, dalam pengembangan kasus OTT KPK di Mojokerto. “ MY (Masud Yunus) itetapkan sebagai tersangka karena diduga bersama-sama dengan Wiwirt Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto.” jelasnya.

Atas perbuatannya, MY disangka sebagai pemberi suap dan melanggar pasal 5 ayat (1), atau pasal 13 UU no 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan 4 tersangka yaitu tiga pimpinan dewan dan kepala dinas PUPR, dengan barang bukti Rp 470 Juta. (wo)

Baca Juga :   Tolak Kerusuhan, Ketua STIA Bayuangga Kota Probolinggo Angkat Bicara

Telah dibaca : 13 kali.