Sekilas Media telah terverifikasi Administrasi dan Faktual Dewan Pers

HOME << KATEGORI : Peristiwa

Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Kantor DPRD Kediri Digerudug Massa

Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Kantor DPRD Kabupaten Kediri Digerudug Massa
Foto massa yang melurug kantor DPRD Kediri

Kediri, Sekilasmedia.com – Puluhan massa yang dimotori ” Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menuju Kediri Lebih Baik ( MKLB ) ” bersama masyarakat penggiat kesehatan yang ada di Kabupaten/ Kota Kediri menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri, guna menolak kenaikan iuran BPJS, Rabu (6/11/2019 ).

Rahmad Mahmudi ketua LSM MKLB dalam orasinya mengatakan, ” Bahwa pemerintah Kabupten Kediri harus berani menolak kenaikan iuran BPJS yang mencekik kehidupan masyarakat kecil “.

Masih kata Rahmad Mahmudi dalam orasinya, mari kita bersama-sama menolak kenaikan BPJS , apabila kalian masyarakat eksekutif dan legeslatif masih memiliki hati nurani.

Terkait kenaikan BPJS hingga 100% yang sangat memberatkan masyarakat, Rahmad Mahmudi juga mengatakan itu bukan kenaikan, kenaikan itu 10% sampai 20%. ” ini ini ganti tarif  “, jelasnnya.

Dalam orasinya pihak MKLB meminta audensi dengan anggota dewan dan pemerintah Kabupaten Kediri yang mewakili. Akhirnya 10 perwakilan aksi dipersilahkan masuk untuk audensi dan diterima oleh sekwan DPRD Kabupaten Kediri serta wakil dari Dinas Kesehatan.

Dalam sambutannya Agus Suntoro Subbag Hukum dari Sekwan yang intinya, Kami akan tampung semua aspirasi dari Ormas GR MKLB dan kami sampaikan kepada pihak terkait.

Sementara itu dalam audensi tersebut ketua MKLB Rahmad Mahmudi menyampaikan munculnya Perpres 75 tahun 2019 yang menyebabkan naiknya iuran BPJS hingga 100 % dinilai tidak wajar.

“Kami meminta Perpres dicabut karena menyengsarakan Rakyat,”ucapnya.

“Kembalikan pelayanan Jamkesda pada Perbup 1 tahun 2019 jangan persulit Rakyat Miskin dalam hal Kesehatan. Kita minta RDP untuk secepatnya dari Unsur Eksekutif dan Legelatif dihadirkan utk ikut menolak,” tuturnya.

Menurutnya, bahwa pelayanan Jamkesda di Kabupaten Kediri ada yang Ilegal bertentangan Perbup 1 tahun 2019, dilapangan Jamkesda hanya dilayani RSUD pare dan Gumul. Dulu ada MOU di Gambiran Kota kenapa sekarang tidak bisa.

Baca Juga :   Ormas Islam Probolinggo Lakukan Demo Terkait Penutupan Dua Tempat Karaoke di Probolinggo

Sementara itu Daniel Arisandi tokoh penggiat di bidang kesehatan yang juga ikut audensi mengeluhkan ke kecewaan nya atas pertemuan ini, menurutnya pertemuan ini percuma yang menemui bukan bidangnya.

“ BPJS merupakan masalah yang Urgensi dan warga Kediri keberatan kenaikan iuran BPJS. Kami meminta Kenaikan Pos anggaran untuk kesehatan Kabupaten Kediri dan kenaikan anggaran pendidikan serta Transparansi anggaran “, ungkapnya pasca audensi di gedung DPRD Kab Kediri.

Perlu diketahui, usai melakukan orasinya didepan gedung DPRD kabupaten Kediri, aksi meolak kenaikan iuran BPJS dilanjutkan menuju Kota kediri dengan agenda yang sama. (hernowo)

Telah dibaca : 56 kali.