MOJOKERTO (Sekilasmedia.Com)
Pasca Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menghebohkan Kota Mojokerto dan jagat politik Indonesia beberapa waktu lalu, dampaknya hingga kini masih terasa mencekam di lingkungan DPRD-nya maupun pada jajaran elite eksekutif dan birokrasi.
Betapa tidak?
Sebab sebagaimana diungkap dalam hari-hari persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya muncul banyak kesaksian bahwa semua anggota DPRD Kota Mojokerto (25 orang, red.) diungkap keterlibatannya padahal banyak diantara mereka yang sempat akan maju menjadi Calon Walikota maupun Calon Wakil Walikota.
Begitupun disebut banyak keterlibatan dari kalangan eksekutif dan birokrasi, yang tak jarang diantaranya juga akan maju Cawali atau Cawawali.
Menjadikan saling tersandera? Tak mengherankan, menjadikan suasana jelang tahapan pendaftaran Cawali-Cawawali di Kota Mojokerto beberapa hari ini malah terasa sepi bahkan seolah mencekam. Hal tersebut diungkap R.Tri Harsono dari Forum Survei Suara Jatim (FORSSAJA) dalam diskusi terbatas Bedah Pemerintahan Bersih Dan Bebas KKN di Surabaya.
Menurutnya situasi-kondisi tersebut menguntungkan bagi Cawali-Cawawali yang sempat gencar promosi misal lewat banner dan spanduk namun tidak terlibat dalam pusaran DPRD maupun eksekutif dan birokrasi.
Menurut R.Tri Harsono salah satu efek dari OTT KPK adalah hilangnya banner dan spanduk berbau Cawali-Cawawali yang berhubungan dengan sosok dari legislatif maupun eksekutif.
Namun suasana Natal akhir tahun 2017 dan tahun baru 2018 jadikan sejumlah banner dan spanduk bermunculan lagi, dengan konteks ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sekaligus muncul banner dan spanduk yang dari kalangan yang bukan politisi seperti Indro, Gardi Gazarin dan lain-lain.
“Entah itu berhubungan dengan Pilwali Moker atau terhubung ke Pemilu April 2019,” ungkap R.Tri Harsono yang juga sering mengkritisi BPJS KESEHATAN yang dinilai bahwa negara masih belum bisa melindungi kesehatan rakyatnya, lebih-lebih rakyat miskin yang kian hari kian bertambah banyak.
Pada bagian lain Siswahyu Forum Peduli Jatim menilai, akibat OTT KPK menjadikan peluang Cawali-Cawawali Mojokerto terbuka lebar bagi pihak-pihak yang tidak bersinggungan dengan OTT KPK seperti Mulyadi, Harlistiyati, Indro, Yudi, Santoso, Ika Puspitasari (Ita) dan lain-lain. Bahkan peluang bagi yang belum pernah jadi politisi.
Apalagi berdasar sejumlah sumber kalangan ulama minta Mas’ud Yunus selaku incumbent terkuat agar tidak maju lagi sebagai Cawali tetapi diminta menekuni dakwah.
“Namun, kini banyak warga Mojokerto yang sensitif, sebab dimana-mana ada rasan-rasan yang menilai bahwa ada pihak yang sengaja intervensi agar OTT KPK terjadi di Kota Mojokerto meskipun nilainya kecil,” ungkap sejumlah warga yang enggan disebut namanya. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926