R.Tri Harsono
Fahri Hamzah
Reporter: Ria
Editor: Siswahyu
JAKARTA (Sekilasmedia.com) Keributan demi keributan terjadi di Indonesia, kasus demi kasus muncul silih berganti, juga Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK maupun tebang pilih soal hukum dan lain-lain, namun tak jelas imbasnya pada kesejahteraan rakyat.
*LUBERLISME DISUKA YANG NGAKU PANCASILAIS?*
Konon itu semua katanya atas nama demokrasi, yang dalam prakteknya Liberalisme dan cenderung tidak sesuai dengan Pancasila. Namun anehnya ada yang ngaku Pancasilais tapi senang dengan Liberalisme yang dianggap menguntungkan kekuasaannya.
Padahal bisa menghancurkan negara dan bangsa, melenceng dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
*SUKA INFRASTRUKTUR DIBANDING ATASI KEMISKINAN*
Hal tersebut, yang kurang lebih sama, diungkapkan Fahri Hamzah wakil Ketua DPR RI (FPKS) di Jakarta dan R.Tri Harsono pemerhati masalah sosial dari Forum Peduli Indonesia Raya atau FPI-R.
“Lebih parahnya, setelah Reformasi, dari presiden satu ke presiden lainnya, lebih cenderung suka membuat pembangunan fisik, termasuk infrastruktur. Namun minin kepedulian untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,” ungkap R.Tri Harsono.
*KENAPA SUKA FISIK DAN INFRASTRUKTUR?*
Kenapa ada kecenderungan suka membangun fisik, termasuk infrastruktur?
Menurutnya, sebenarnya bukan rahasia lagi bahwa proyek-proyek semacam itu yang paling mudah untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar, juga paling mudah untuk mendapatkan fee atau komisi. Hal itu juga termasuk yang disukai pihak asing untuk lebih memudahkan menjajah Indonesia.
*DIPERPARAH POLITIK ADU DOMBA*
Situasi yang sedemikian itu, diperparah dengan keberhasilan pihak asing mengadu domba antar bangsa pribumi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kekuasaan.
Diantara strategi pihak asing adalah dengan menciptakan kubu saling bermusuhan, yang fanatis pada kubu masing-masing dan bukan fanatis pada tujuan berbangsa-bernegara sebagaimana diamanatkan Proklamasi, UUD 1945 dan Pancasila.
*KETIKA HUKUM JUGA MELENCENG*
“Fanatis pada kubu itulah yang diharapkan pihak asing untuk melunturkan ikhtiar kita pada cita-cita, juga melunturkan rasa sebagai negara yang berdaulat,” tandas R.Tri Harsono.
Ditambah pemelencengan hukum sehingga cenderung menjadi alat kekuasaan, dan bukan hukum yang cenderung berpihak pada kebenaran dan pada mayoritas rakyat kecil. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926.
