Reporter : Rudy Wahyudiana
Mojokerto, (Sekilasmedia. Com) Mega proyek Pemkot Mojokerto yang berupa saluran dan trotoar di Jalan Pahlawan senilai Rp 27 miliar oleh Dinas Pekerjan umum ini yang di kerjakan pemenang ulang banyak bangunan ubin &jalur khusus difabel yang terpasang pada proyek ini sudah banyak yang rusak dan pecah, Kepala Divisi Non Litigasi LSM GMBI Jatim, Rudi Wahyudiana atau panggilan mengaku kecewa atas hasil pengerjaan proyek Trotoar yang menjadi satu dengan paket pembangunan drainase dengan nilai anggaran yang mencapai Rp. 27 milyar tersebut.
“Hampir 25 persen sudah rusak yang terpasang di sepanjang Jalan Gajah Mada dalam kondisi rusak dan pecah. Padahal proyek sepanjang 1 km lebih ini masih hangat karena 2016 akhir kata Aktifis LSM GMBI itu yang namanya tidak asing ini, dan akrap dipanggil gus Irud.
Masih kata Gus Irud mengindikasi terjadi karena material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya. Oleh karena itu seharusnya Inspektorat, BPKP, maupun Kejaksaan segera memangil Dinas PUPR Kota Mojokerto selaku penanggung jawab proyek tersebut.
“Kami dari Masyarakat prihatin dengan temuan banyaknya ubin atau tegel jalur khusus kaum difabel ini. Kami akan segera membuat Laporan Secara Tertulis ke Walikota, Kepala Dinas PU Bina Marga, Inspectorat, BPKP, Kejaksaan sebagai tembusan, untuk adanya pembenahan atau kalau ada temuan untuk segera di proses hukum” ujar Rudi
perlu kita ketahui Proyek pembangunan saluran dan trotoar JL Gajahmada, Kota Mojokerto, yang di biayai dari APBD Kota Mojokerto tahun 2016 sebesar 27 M di duga menjadi lahan korupsi pejabat, dilingkungan Kota Mojolerto proyek tersebut sudah sakit sejak dalam perencanaan. Karena kuat dugaan telah terjadi pengelembungan anggaran pada proyek tersebut. Bukan hanya itu, lelang proyek juga dimainkan, dan pengerjaan dilakukan secara asal-asalan.
pada rencana umum pengadaan (RUP) pemkot Mojokerto tahun 2015 lau, untuk pembangunan saluran Jl Gajahmada, dianggarkan sebesar Rp 11.204.000.000. anggaran tersebut untuk : (1). Untuk pembangunan fisik saluran dan trotoar Jl Gajahmada Rp 10 milyar, (2) Konsultan manajemen kontruksi Rp 480 juta, dan (3). Untuk perencanaan teknis Rp 724 juta.
Kemudian pada RUP 2016 anggaran tersebut membengkak 2 kali lipat, tahun 2015 anggaran sebesar Rp 11.204.000.000, sedangkan pada RUP 2016 meningkat menjadi Rp 24.844.000.000. jadi tersebut meningkat 2 kali lipat lebih. Kuat dugaan telah terjadi praktek mark-up anggaran anggaran secara besar-besaran.”
Dan ada dugaan ada permainan lelang oleh panitia lelang, Kuasa pengguna anggaran (KPA), dan Pejabat pembutat komitmen (PPK). Pelelangan yang dilakukan pada bulan Mei – Juni 2016, dengan nilai pagu dan HPS Rp 23.555.856.000. Lelang diikuti 36 perusahaan penyedia jasa. PT Logo nusantara (PT LN) sebagai penawar terendah, pada tanggal 9 Juni 2016 diumumkan sebagai pemenang, dengan penawaran setelah terkoreksi Rp 22.864.500.000. dan pada tanggal 15 Juni 2016, PPK memberikan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ). Penandatanganan kontrak yang seharusnya dilakukan sekitar 14 hari setelah diterima SPPBJ, namun tanpa alasan yang jelas, tertunda hinga kisaran 2 bulan.
Tertanggal 28 Juli 2016 Kepala dinas Pekerjaan umum (DPU) sekaligus sebagai KPA melalui surat No : 606/1894/417.303/2016, membatalkan PT LN, sebagai pemenang lelang. Dengan alasan PT LN tidak melampirkan surat dukungan langsung dari pabrik pembuat keramik. PT LN hanya melampirkan surat dukungan dari dari CV Dinamika prima abadi adalah general Contraktor dan importer granit. “KPA, PPK, Panitia lelang, dan kontraktor, mengadakan persekongkolan jahat. Merubah pengadaan barang dan jasa, menjadi pengadaan surat dukungan. Sehingga PT LN dibatalkan sebagai pemenang
Setelah melakukan permufakatan jahat, membatalkan sehingga diadakan lelang ulang diakhir tahun 2016. Tanggal 24 Agustus – 30 September 2016, proyek tersebut dilakukan pelelangan ulang. KPA, PPK membengkakan (menaikan) pagu anggaran dan HPS, pada lelang pertama pagu dan HPS sebesar Rp 23.813.375.000, pada lelang kedua (retender) pagu dan HPS membengkak jadi Rp 24 juta. Jadi ada pembengkakan HPS sebesar Rp 214.133.750. yang aneh meski HPS membengkak, tapi tidak ada penambahan aitem pekerjaan apa-apa. “Lelang ulang yang dipaksakan, diikuti 36 perusahaan penyedia jasa. Namun hanya ada 2 perusahaan yang memasukan penawaran. Hasil lelang ulang, dimenangkan PT Gunadharma anugerah (PT GA), sebagai penawar tertinggi, dengan penawaran Rp. 23.555.856.000. Jadi ada selisih harga penawaran antara PT LN pemenang pada lelang pertama, dan PT GA pemenang lelang ulang.
“Akibat pemufakatan jahat yang dilakukan KPA, PPK, dan kontraktor, pada saat pelaksanaan lelang, ada potensi kerugian negara akibat pembatalan lelang tersebut. yaitu adanya pembengkakan nilai HPS sebesar Rp 214.133.750, dan adanya selisih penawaran perusahaan pemenang lelang. Pada lelang pertama dimenangkan PT LN dengan penawaran Rp 22.864.500.000, sedangkan lelang ulang dimenangkan PT GA dengan penawaran Rp 23.555.856.000. Jadi ada selisih penawaran Rp 691.356.000. Oleh karena itu KPA da PPK untuk segera di panggil karena ada fugaan merugikan uang Negara
Bukan hanya itu, pelaksanaan pengerjaan proyek saluran dan trotoar, oleh PT GA, dikerjakan asal-asalan, misalnya pekerjaan pemasangan U-ditch disepanjang JL Gajah mada, tidak ada yang dipasang lantai kerja. Sambungan pasangan U-ditch tidak ada yang dipasang nat, padahal sambungan U-ditch ada yang jaraknya sangat jarang hingga lebih dari 10 Cm. Pada pekerjaan trotoar, yaitu pekerjaan tanah yang seharusnya ada urugan sirtu pada, tapi kenyataanya diganti dengan urugan material beton bekas bongkaran trotoar. Pekerjaan pemasangan lantai trotoar, dan pengerjaan beton cor, peninggian main hole yang seharusnya mengaduk semen mengunakan mesin Molen (mesin pengaduk semen), tapi dilapangan mengaduk semen dilakukan secara manual dengan cangkul dan skop.
Pengadaan U-ditch dan Coper, untuk saluran yang seharusnya kualitas K350, tapi kenyataan dilapangan diduga U-ditch dan Coper yang dipasang berkualitas rendah dibawah K350. Hal ini terlihat banyak U-ditch dan Coper yang didatangkan dilokasi proyek sudah pecah-pecah, pretel, dan semenya rontok. “Meski dikerjakan secara asal-asalan oleh PT GA, tapi PPK dan KPA membiarkan proyek tersebut dilaksanakan asal asalan..
“Proyek ini mulai dari perencanaan sudah ada indikasi pengelembungan anggaran, ada permainan dalam lelang, dan pelaksanaan proyek dilaksanakan secara asal-asalan. Kami menduga proyek ini sudah menjadi lahan korupsi, oleh pejabat Pemkot mojokerto, dan kontraktor.
Dan hasilnya bida kita lihat di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Jalan Pahlawan, banyak Yang rusak sehingga perlu adanya pemanggilan terhadap pelaksana dan pengguna anggaran. Serta seharusnya Kejaksaan tanpa adanya laporan warga bertindak cepat karena imi termasuk Mega proyek yang harus di awasi, Monitor dan Evaluasi.
Tapi kenyataannya seakan banyak kalangan DPR yamg terdiam.
