Denpasar Bali,Sekilasmedia.com-
UntuK menjaga budaya Bali, dari masifnya tekanan pariwisata yang berkorelasi dengan beban pelaku budaya dalam melaksanakan aktivitasnya saat ini. Rencana pungutan 10 dolar per wisatawan mancanegara (wisman) yang masih digodok, mendapat respon dari beberapa kalangan.
A.A. Ngurah Adhi Ardhana, Anggota Komisi II DPRD Bali, mengatakan, pungutan kepada wisatawan harus dibuatkan kajian, sehingga yang dipungut sesui dengan yang diberikan dan dapat meningkatkan pendapatan bagi Pemprov Bali.
” Pola dan perundangannya harus dikuatkan. Tapi jalan sebenarnya ada, melalui kerjasama dengan Angkasa Pura dan Pelindo, ” kata Politisi PDIP asal Kota Denpasar ini.
Menurutnya, kerjasama dengan dua BUMN tersebut merupakan peluang terbesar untuk bisa menerapkan pungutan itu. Mengingat, keduanya merupakan pelaksana di pintu gerbang bagi tamu asing yang datang.
Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali, Gde Ketut Nugrahita Pendit mengaku, Bali yang dikenal karena pariwisata budayanya, penting untuk menjaga adat istiadat dan budaya agar tetap lestari. Namun, untuk menopang kelangsungannya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Sehingga perlu adanya pungutan atau retribusi untuk pemeliharaan dan perawatan pusat-pusat kebudayaan di Bali.
” Kalau kebudayaan tidak dijaga, taksu Bali bisa hilang nanti, ” singkat Pendit di Denpasar, Selasa (25/9).
Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha blak blakan menyatakan, bahwa pariwisata merupakan bagian dari peluang pendapatan selain dari pajak kendaraan bermotor. Hal itu dilihat dari sejumlah negara, termasuk Malaysia yang sudah memberlakukan tourist tax.
Ide serupa sebetulnya telah tercetus 5 tahun lalu di Bali dengan nama heritage protection and insurance, dimana para turis yang berkunjung ke Bali ada dikenakan tambahan.
” Apakah itu tax bentuknya, apakah fee bentuknya, itu nanti silakan dirumuskan karena semua dana ini dipakai untuk menjaga pariwisata Bali yang berkelanjutan, ” jelas Shanta.(son)
