Blitar, Sekilasmedia.com – Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat koordinasi dan harmonisasi terkait dengan penjadwalan yang ada di pemerintahan Kabupaten Blitar, Senin (24/06/2019).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadhon mengatakan rapat Banmus ini digelar mengingat Dewan periode 2014-2019 kurang dua bulan lagi akan berakhir, padahal banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif.
“Pertama terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) yang menumpuk, ada 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang harus disepakati, juga ada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020, dan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2019,” jelas Heri, Senin (24/06).
Dikatakannya, Keenam Ranperda yang harus disepakati salah satunya yakni Ranperda yang khusus yakni Ranperda APBD-P, Ranperda tentang Pemerintahan Desa, BPD dan seterusnya yang juga dibutuhkan dalam rangka menyongsong pilkades serentak Kabupaten Blitar.
Lanjut Heri, mengatakan, dalam rapat tersebut beberapa agenda dan pihaknya menawarkan untuk dibahas pada periode ini atau periode yang akan datang.
“Kalau dibahas pada periode yang akan datang, maka praktis pembahasan pada bulan Oktober dan November itu untuk APBD-P,” jelasnya.
Ditambahkannya, berarti nanti juga praktis teman-teman yang ada di eksekutif tidak bisa melakukan kegiatan untuk perubahan ditahun 2019, dengan waktu yang dekat ini, sebagai bentuk tanggungjawab moral legislatif mengundang pihak eksekutif, dalam hal ini Bappeda, SKPD terkait dan assisten mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar.
“Apalagi pihak eksekutif saat ini disibukkan dengan kegiatan peringatan hari jadi Kab. Blitar dan kegiatan Agustusan, itu berarti tersita dengan kegiatan-kegiatan ceremeonial, makanya kita undang dari eksekutif dalam rapat ini,” imbuhnya.(rid)
