Probolinggo, Sekilasmedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar pertemuan para stakeholder sektor IUWASH dalam rangka advokasi pendanaan air minum dan sanitasi (sambang hati terpadu) di ruang pertemuan Jabung 2 Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (27/8/2019).
Hal ini merupakan tindak lanjut kerja sama kemitraan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dengan USAID (United States Agency for International Development atau Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika) dalam program USAID IUWASH PLUS (Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene – Penyehatan Lingkungan untuk Semua).
Melalui pertemuan ini diharapkan terciptanya komitmen bersama antar stakeholder dalam rangka terpenuhinya target akses 100% pada tahun 2021 mendatang. Diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama dalam penganggaran dan pembangunan yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah seputar perkotaan di wilayah Kabupaten Probolinggo terkait layanan air minum yang aman dan sarana sanitasi yang layak.
Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko, perwakilan pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, OPD, camat dan kepala desa terkait, Forum CSR serta stakeholder terkait seperti puskesmas, perwakilan akademisi, lembaga penggalang dana, FKPS dan perwakilan perusahaan swasta.
Saat itu tim monev (monitoring dan evaluasi) partisipatif Desa Alaskandang Kecamatan Besuk, Desa Kalibuntu dan Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan selaku relawan pada lokasi hotspot titik awal pengembangan pembangunan akses sanitasi dan air minum masyarakat berkesempatan memaparkan realisasi data akses dan capaiannya.
Diantara paparan dari tiga desa hotspot tersebut Desa Kalibuntu merupakan desa dengan sanitasi masyarakat yang paling buruk. Berdasarkan data yang diperoleh relawan, pada tahun 2018 sebanyak 92% warga masyarakat belum mempunyai sanitasi yang memadai. Artinya saat itu sebagian besar warga Desa Kalibuntu memanfaatkan aliran sungai dan tambak tidak produktif untuk membuang kotoran.
“Dengan data tersebut kami lantas tidak tinggal diam, kami berupaya semaksimal mungkin melalui sosialisasi dan edukasi memanfaatkan pertemuan-pertemuan lembaga desa seperti PKK, Posyandu, serta pertemuan rembuk warga di balai desa,” papar Imelda, salah satu relawan tim monev Desa Kalibuntu.
Hampir dua tahun berjalan ternyata hasilnya belum terasa maksimal. Belum tumbuhnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehat juga merupakan kendala tersendiri di lingkungan pesisir Kalibuntu ini. Adanya beberapa bantuan pemerintah seperti pembangunan IPALD (Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik) Komunal di beberapa titik dirasa cukup efektif untuk menekan data sanitasi.
“Alhamdulillah beberapa bantuan sudah kami dapat diantaranya adalah pembangunan IPALD Komunal untuk tiga rumah satu pembuangan. Menurut hasil survey kami per Juni 2019, akses sanitasi sehat masyarakat dari 8% menjadi 14%,” tandasnya.
Menanggapi beberapa keluhan langsung dari relawan tersebut Sidik Widjanarko menuturkan, Pemkab Probolinggo bersama stakeholder akan segenap melakukan intervensi terhadap realisasi yang telah terdata tersebut. Agar capaian maksimal intervensi ini harus melalui dua arah yakni sinergi Pemkab dan stakeholder serta mandiri swadaya masyarakat.
Sebelumnya harus tumbuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri atas pentingnya tercukupinya air minum dan khususnya sanitasi sehat. Kita semua juga berharap bagaimana kedepan hotspot di tiga desa ini menjadi lingkungan yang sehat, sehingga target kita tahun 2021 bisa tercapai 100%,” jelas Sidik dalam sambutannya.
“Tiga hotspot di tiga wilayah desa ini merupakan ajang kita untuk belajar bersama, yang nantinya hasil belajar kita ini bisa kita kembangkan dan aplikasikan di desa lainnya yang mengalami permasalahan serupa,” pungkasnya.(Fahrul)
